May 25, 2012

 The hospital in Jayapura where Jefrai Murib has been getting treatment has been creating difficulties regarding the medical treatment needed by this political prisoner.The chairman of BUK, Bersatu Untuk Keadilan – United for Justice – Peneas Lokbere said that to continue his treatment, he should have been examined again by the doctors on 22 May,  and would need to undergo a course of physiotherapy  and be given medicine that he needs for the paralysis  which has affected  the right side of his body.

Lokbere said that they were having to do this because the costs of the treatment were currently having to be borne by the prisoner’s family.
Other political prisoners such as Filep Karma and Ferdinand Pakage were also in need of treatment so attempts to raise money for them would have to start as soon as possible.

Jefrai’s lawyer refused entry to meet Jefrai

A doctor who is treating the political prisoner Jefrai Murib ordered Cory Silva, a lawyer acting for the prisoner, to leave the premises of the hospital. The lawyer  had intended to  ask the doctor at the hospital  to make the necessary arrangements for the political prisoner to get the medical treatment that he needs.Examination by doctors had confirmed that Jefrai Murib has high blood pressure and blood clots (this is surely DVT – deep vein thrombosis, caused by excessive periods immobile – Tapol) after having been examined by a team of doctors. ‘The right side of his body is completely unable to function,’ she said. The doctor has suggested a course of physiotherapy for him as the condition had been present for a long time. The doctor said that treatment was urgent in order to prevent the blood clots from spreading to other parts of his body.
 More>>>..
Jefrai Murib has serious medical problems but is not getting the treatment he urgently needs « West Papua Media Alerts
Oleh : Klion Wenda (yomanak)
Klion Wenda (foto Pribadi)
Membaca karakter seseorang memang sulit untuk ditebak. Apalagi jika kita baru saja mengenalnya. Seringkali kita
"terkecoh" oleh penampilan luar semata. Pada umumnya, orang beranggapan bahwa seseorang dengan penampilan oke atau memiliki status "tinggi", misal dari segi pendidikan, sosial, sudah pasti orang tersebut termasuk jenis manusia "perfect" dimata kita. Namun benarkah hal demikian di atas?.

Jika orang bertanya pada saya, maka saya katakan,"tidak?!." Mengapa? Sebab dalam kenyataan, memang banyak orang yang "terkecoh" oleh penampilan di luarnya saja. Namun, bila kita jeli mencermati lewat perilaku, kebiasaan, dan bahasa tubuh, serta tata cara yang dilakukan seseorang, maka kita dapat menemukan "karakter" yang sesungguhnya. Hal itu pun, juga butuh waktu untuk "menyimaknya".

Membaca, dan melihat karakter seseorang memerlukan analisa "logika" bukan hanya berdasarkan penilaian "pribadi" atas "pribadi". Maksudnya adalah ketika kita menilai seseorang harus dilandasi "bukti" konkret. Jangan mengikuti "perasaan" dan analisa "pribadi".

Mari kita "cermati" ketika anda bertemu dengan seorang kawan. Apa dan bagaimana kebiasaan yang dilakukannya saat bertemu dengan anda, teman dekat, sahabat, relasi, bahkan orang yang baru dikenalnya. Bila ia senantiasa tersenyum, menyambut dengan ramah, membuat suasana menjadi segar, dimana pun ia berjumpa dengan teman, maka ia adalah tipe atau karakter orang yang "bersahabat". Dan hal ini, tidak dapat "dibuat-buat"
.

Perhatikan juga, saat anda berkunjung ke rumahnya, bagaimana cara ia menyambut anda?. Apakah sama dengan saat ia di depan umum (bersama-sama teman lain). Jika tidak ada perbedaan, maka begitulah karakter yang sesungguhnya.

Pernahkah anda melihat kebiasaan/tingkah laku teman anda? Misal, teman anda senang meletakkan barang-barangnya dengan sesuka hati (melempar sepatu/tidak meletakkan pada tempatnya, meminjam barang dan mengembalikan tidak tepat waktu, meletakkan apapun juga semau gue, tidak menghargai milik orang lain, dan sebagainya). Karakter tersebut merupakan tipe orang yang tidak memiliki rasa tanggung jawab. Biasanya ia pun tidak dapat menghargai hak orang lain, egois dan tidak dapat memegang janji

Kebalikannya adalah teman yang berhati-hati dalam bersikap, disetiap kata-katanya tidak asal berbicara, menjunjung nilai pertemanan dan persahabatan. Hal ini dapat kita cermati lewat perilakunya, misal tidak mau merepotkan dan menyulitkan teman bahkan sering memberi motivasi bagi teman yang membutuh kannya. Pada umumnya tipe seperti ini, orangnya cekatan, rajin, tidak meletakkan barang pribadi/milik orang lain dengan sembarangan/teratur.

Bila kita dapat menangkap kebiasaan yang dilakukan oleh seseorang dengan cermat, maka "karakter" itu pun dapat terbaca. Sehingga kita tidak mudah "terkecoh" oleh "penampilan" semata.
Penulis  Adalah: Mahasiswa dan Pemuda aktif Gereja baptis Yame Heran Expo Waena
Markas Besar BB Jeneva Swiss
Legenda,-- Indonesia tampaknya tidak bisa mengelak dari perhatian tajam negara-negara anggota Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) dalam sidang Universal Periodic Review (UPR) yang dilaksanakan di Jenewa, Swiss, 23 Mei 2012.

Kondisi tersebut dipaparkan oleh Ketua Human Right Working Group (HRWG) Rafendi Djamin yang hadir untuk memantau langsung sidang tersebut. Disampaikan lewat sambungan video langsung dari Jenewa, di kantor HRWG Jakarta, Kamis (24/5), pembahasan laporan Indonesia diwarnai berbaai catatan kritis kondisi HAM tanah air, mulai dari kebebasan beragama, kondisi HAM di Papua, penyiksaan, kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Yang mendapatkan sorotan adalah masalah religius freedom dan Papua. Dan Indonesia tidak bisa mengelak akan itu," ujar Rafendi Djamin.
More>>MD-Indonesia_Tuai_Kritik_Keras_di_Dewan_HAM_PBB

May 24, 2012

Militan KNPB Wilayah Fakfak
Legenda,--Salah satu organisasi pro kemerdekaan Papua, Komite Nasional Papua Barat (KNPB) wilayah Fakfak, menyatakan tidak terkait dan tidak bertanggung jawab atas pengibaran bintang kejora yang terjadi di halaman kantor PSW YPPK pada Selasa (22/5) sekitar pukul 02.00 WIT.

Dalam press release yang dikeluarkan oleh organisasi yang berpusat di Jayapura ini dikatakan bahwa, KNPB mengutuk keras tindakan atau aksi yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut.

KNPB memandang, bahwa perjuangan meraih kemerdekaan Papua adalah perjuangan yang luhur, dan bendera bintang kejora adalah harga diri anak bangsa Papua Barat yang tidak boleh dipermainkan seperti sebuah layang-layang.

KNPB juga meminta agar pihak kepolisian dan pihak terkait lainnya, agar segera mengusut tuntas kejadian tersebut dengan cepat serta transparan. KNPB juga menyatakan akan melakukan investigasi sendiri. Jika KNPB mendapatkan titik terang siapa pelakunya, maka KNPB memiliki cara eksekusi tersendiri bagi pelaku pengibaran bintang kejora tersebut, tanpa pandang bulu.

Melianus Wantik, salah seorang pengurus pusat KNPB mengatakan, “Kami minta kepolisian untuk mengusut tuntas persoalan pengibaran bendera bintang kejora ini. Kami juga akan membentuk tim, untuk melakukan investigasi serta memantau proses penyelidikan dan penyidikan.”
Police loyal to Supreme Court-reinstated Prime Minister Sir Michael Somare took over Papua New Guinea’s national parliament this morning in a looming showdown with security forces loyal to the O’Neill government.
Police Pro-SOMARE
Another group of security forces in a convoy of vehicles are gathering at a back road not far from the PNG parliament, it is not known if they are aligned with the Somare or O'Neill camp in a face-off which observers say could turn nasty any minute if the two clashing sides are not immediately brought to the negotiating table.
Selected members of the PNG media fraternity were advised that pro-Somare police moved into Parliament early this morning and have blocked it off to the public and parliamentarians who plan to attend a special session, which rival PM Peter O’Neill called to deal with the Supreme Court’s decision early this week to reinstate Sir Michael as head of government.
“There is now a blockade of parliament underway by troops and policemen loyal to the legitimate government of Grand Chief Sir Michael Thomas Somare. This action is in response to two incidents yesterday: (1) assault, intimidation and contempt displayed by Belden Namah, Peter O’Neill and other MPs with armed policemen towards the judiciary, our legal system and our way of government and dispute resolution; (2) the serious and unprovoked assault on superintendent Joseph Tondop and four of his men resulting in the hospitalisation of one with serious injuries,” read the email.
State broadcaster National Broadcasting Commission (NBC) this morning posted pictures of the parliament blockade which showed policemen turning away vehicles trying to enter parliament.
 More..Pro-Somare police and soldiers takeover Papua New Guinea parliament ::  Perspective
Delegasi Jepang di Sidang Universal Periodic Review (UPR) yang digelar Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) melontarkan kritik keras terkait apa yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap permasalahan Papua.

Hal itu diungkapkan Ketua Human Right Working Group (HRWG) Rafendi Djamin yang hadir untuk memantau langsung sidang tersebut, dan disampaikan lewat sambungan video langsung dari Jenewa, Swiss, di kantor HRWG Jakarta, Kamis (24/5).

Pada sidang yang dilangsungkan di Jenewa, Swiss, Rabu (23/5), tidak seperti biasanya Jepang mengeluarkan kritikan yang cukup keras, dimana menurut Rafendi Djamin membuat pimpinan delegasi Indonesia yakni Menlu RI Marty Natalegawa cukup kecewa. 

London, U.K. 24 May 2012) On May 23rd, the Indonesian government released its annual human rights record for Universal Periodic Review by the UN Human Rights Council in Geneva, Switzerland. Throughout the course of the proceedings, Indonesia failed to make mention of their ongoing human rights abuses to the people of West Papua. West Papuans have suffered under Indonesia’s military occupation for close to fifty years.  West Papuans have been brutalized by occupying Indonesian soldiers and their political freedoms have  been suppressed. The act of raising a national West Papuan flag results in a punishment of fifteen years in prison  

The situation  of human rights in Papua, was raised by the United States, New Zealand, France, and Japan at the review. France expressed concern regarding the treatment of human rights defenders and recommended to Indonesia to allow journalists entry into West Papua. New Zealand made recommendations to implement comprehensive human rights training for all military and police personnel in Papua and West Papua. “The Indonesian government is committing genocide and they are frightened to bring this up at the UN”, stated Benny Wenda.  “It is time for the world to see what Indonesia has been hiding”. 

TAPOL siaran pers ( see here )
Catatan hak asasi manusia Indonesia terakhir di Dewan HAM PBB
London Vocice-Baptist, 23 Mei 2012 - Hari ini, manusia Indonesia Catatan hak ditinjau oleh Dewan HAM PBB selama sesi 13 Review Periodik Universal di Jenewa, Swiss. Kekhawatiran tentang hak asasi manusia di Papua meningkat tajam sejak review terakhir tahun 2008, dengan sejumlah besar negara anggota meningkatkan kekhawatiran tentang kebebasan berekspresi, pembela HAM dan tahanan politik di wilayah tersebut. "Sementara Indonesia saat ini mengatakan sedang menggunakan 'kesejahteraan dan pembangunan'pendekatan di Papua, kehadiran lanjutan dari ribuan tentara dan puluhan tahanan politik menunjukkan sebaliknya, "kata Paul Barber, Koordinator TAPOL.TAPOL dan United untuk Kebenaran (Bersatu Untuk Keadilan, BUK), telah menyampaikanmelaporkan kepada proses pemeriksaan, membuat rekomendasi untuk meningkatkansituasi HAM di Papua dengan mengakhiri stigmatisasi, Aksi damai kegiatan politik, membatalkan undang-undang represif dan melepaskan tahanan politik.
 Moree>>Keprihatinan internasional tentang Papua dan Papua Barat Meningkat Tajam | Voice of Baptist Papua
UN
Beberapa jam lalu, catatan HAM Indonesia ditinjau oleh Dewan HAM PBB dalam sidang periodik ke-13 di Jenewa, Swiss. Isu-isu kunci, seperti perlindungan atas kebebasan beragama atau situasi HAM di Papua, diangkat oleh banyak negara anggota PBB yang turut dalam kajian HAM.
Banyak anggota Komisi HAM Asia atau AHRC (Asian Human Rights Commission) dan organisasi-bawahannya ALRC (Asian Legal Research Center) prihatin dengan penegakkan HAM di Indonesia. Atas situasi diskriminatif yang dialami kaum minoritas di Indonesia, Swedia, Jerman dan Swiss menyatakan kekecewaannya. Kelompok minoritas di Indonesia, seperti Ahmadiyah, Syiah, Baha'i dan Kristen. Mereka mendesak Pemerintah Indonesia untuk mengambil tindakan tegas terhadap mereya yang menindas dan melakukan tindak pidana hingga nyawa yang meregang dari kelompok-kelompok minoritas. 
"Tanggapan oleh pemerintah Indonesia atas isu-isu dan pelanggaran HAM yang dibahas dalam kajian ini adalah sangat mengecewakan, karena (jawaban) mereka sering hanya berisi penolakan dan menunjukkan kurangnya rasa hormat bagi korban dan hak-hak mereka," kata Wong Kai Shing, Direktur Eksekutif AHRC. Hal ini terungkap dalam laporan Situs Asian Human Rights Commission (23/5, AHRC-PRL-016-2012), yang sedang mengikuti kegiatan di Jenewa, Swiss, tanggal 23-26 Mei.

Marty Disindir Habis

Seperti disindir sejumlah media asing, Menlu RI Marty Natalegawa dianggap berbohong, ketika memimpin delegasi Indonesia mempertanggung-jawabkan tindakan diskriminatif Pemerintah Indonesia terhadap kaum Minoritas. Marty membantah sinyalemen kelambanan pemerintah Indonesia tentang perlindungan dan penghormatan terhadap kebebasan beragama."Pemerintah Indonesia menghormati semua agama sebagai sama." 
Media asing menganggap klaim Marty bertentangan dengan semua laporan lapangan, dan tidak bersesuaian dengan, misalnya, perda-perda diskriminatif di negeri ini.Sejumlah negara, termasuk Perancis, Jepang dan Selandia Baru, mengangkat situasi di Papua, yang mencakup kekerasan yang makin meluas, penangkapan sewenang-wenang dan penahanan, serta pembatasan sah terhadap kebebasan berekspresi dan berkumpul.Prancis menyebut secara langsung perihal kesulitan media asing memperoleh akses untuk masuk ke Papua. 
Sementara itu, AS dan Jerman mengangkat artikel 106 dan 110 KUHP yang digunakan mengkriminalkan para aktivis HAM di Papua.Natalegawa menyatakan bahwa bahwa semua pelaku pelanggaran HAM di Papua sedang bertanggung jawab di 'pengadilan yang transparan dan terbuka'. Sebaliknya, AHRC dan kelompok hak asasi mendokumentasikan kasus-kasus penyiksaan dan kekerasan yang tidak mendapat tanggapan yang memadai dari pemerintah Indonesia. 
"Penolakan terhadap sejumlah pelanggaran HAM oleh militer (dan Brimob) di provinsi Papua dengan alasan impunitas (kewajiban keamanan Negara) adalah tidak dapat dipertanggung-jawabkan," kata sindir Wong Kai Shing. "Respon Pemerintah Indonesia terhadap semua tindakan pelanggaran HAM amat mengecewakan. Sikap Pemerintah RI itu merupakan kemunduran besar bagi harapan mereka yang seharusnya mendapat perlindungan yang lebih baik dan menikmati hak asasi manusia di negeri ini," pungkas Wong Kai.
Sejumlah pihak menganjurkan Pemerintah Indonesia untuk melaksanakan rekomendasi Komisi HAM PBB atau Indonesia tidak mendapat tempat terhormat dalam pergaulan internasional. Kekecewaan atas laporan Pemerintah RI dapat berdampak ketidak-percayaan pada elbagai pbidang-bidang lainnya, dalam hubungan bilateral maupun multilateral. Ini lampu kuning untuk Pemerintahan SBY more.. kabarIndonesia
Sidang Sesion UPR in UN
Pada Rabu, 23 Mei 2012, pukul 09.00–12.30 Waktu Jenewa atau pukul 14.00–16.30 WIB, Komite Universal Periodic Review (UPR), Dewan HAM PBB, menggelar proses review atas seberapa patuh Pemerintah Indonesia terhadap norma-norma perjanjian HAM internasional. Berikut ini adalah kicauan (twit/retwit) Human Rights Watch (HRW) Indonesia (@hrw_id) selama proses UPR itu berlangsung. Baca secara terbalik dari no. 155–1.
  • Sekarang Natalegawa diberi kesempatan beri ‘concluding remark’ dan berterimakasih thd masukan dari floor
  • Natalegawa bilang aparat2 tsb sudah diproses sesuai prosedur dan transparan, janji kasus2 tsb takkan terulang lagi di Papua
  • Natalegawa bantah delegasi Jepang soal general impunity di Papua, memang ada “kasus2″ dimana TNI dan polisi “excessive” dalam tegakkan hukum
  • Natalegawa bilang Indonesia akan tingkatkan ‘development approach’ di Papua juga mengatasi masalah keamanan
  • Natalegawa bilang Indonesia akan tingkatkan pembangunan di Papua lewat UP4B serta bereskan bottleneck dalam otonomi Papua
  • Natalegawa janji dia akan bekerja sama dgn negara2 dalam ruang PBB ini utk mengatasi soal kebebasan beragama di Indonesia
  • Natalegawa jawab ada “bbrp insiden” dalam isu agama dan kebebasan berpendapat, Indonesia akan tetap tegakkan hukum dan hukum para pelaku
  • Natalegawa giliran menjawab lagi, lagi2 soal kebebasan beragama dia jawab lagi, juga kebebasan berpendapat
  • Norwegia singgung soal kebebasan agama dan sunat perempuan agar dilarang #UPRIndonesia
  • Nicaragua minta Indonesia revisi KUHP dan masukkan HAM, tanya soal land reform di Indonesia
  • New Zealand minta Indonesia didik polisi dan tentara di Papua soal HAM, review hukum2 soal agama, KUHP militer masukkan penyiksaan
  • Belanda singgung kebebasan agama di Indonesia, minta Indonesia stop diskriminasi agama dan terima Special Rapporter on Freedom on Religion
  • Nepal menyinggung masyarakat adat serta pendidikan HAM #UPRIndonesia
  • Myanmar minta Indonesia perangi kemiskinan, ketimpangan sosial, terutama masyarakat adat #UPRIndonesia
  • Mexico: Indonesia should give access for special rapporteurs, particularly in #Papua #UPRIndonesia
  • Marocco minta Indonesia ratifikasi konvensi soal penghilangan paksa
  • Mexico minta Indonesia undang Special Rapporter hingga masuk ke Papua #UPRIndonesia
  • Maldives prihatin dgn illegal logging di Indonesia, tanya apa yg dilakukan utk hentikan tsb? #UPRIndonesia
  • Malaysia minta Indonesia tingkatkan pendidikan HAM di kalangan aparat #UPRIndonesia
  • Liechtenstein minta Indonesia tingkatkan upaya atasi domestic violence, singgung hukuman penjara terhadap anak2 #UPRIndonesia
  • Kelewatan satu delegasi karena UNTV tak sorot kini giliran Lebanon
  • Laos memuji Indonesia dalam penegakan HAM
  • Kuwait minta Indonesia mengikuti semua instrumen HAM internasional serta implementasi soal perlindungan anak
  • Kazakhtan diminta bicara namun delegasi mereka tak ada sehingga lanjut ke Kuwait, sesuai abjad
  • Jordania minta framework HAM diteruskan dan perlindungan anak ditingkatkan #UPRIndonesia
  • Itali: Interfaith dialogue hrs diadakan di Indonesia karena Itali prihatin atas serangan2 thdp kelompok Kristen di Indonesia. #UPRIndonesia
  • Jepang prihatin dgn masalah intoleransi agama di Indonesia
  • Jepang memuji rencana SBY utk bahas pelanggaran HAM zaman Soeharto, prihatin dgn pelanggaran HAM di Papua
  • Itali puji interfaith dialogue di Indonesia, prihatin dgn kekerasan thd minoritas termasuk Kristen, minta update otonomi Papua
  • Iraq memuji proses pendidikan HAM di Indonesia
  • Iran minta Indonesia meneruskan pendidikan HAM, sediakan bantuan hukum kepada migrant worker, singgung juga indigenous people
  • India memuji Indonesia dgn proses demokratisasi #UPRIndonesia
  • Hungary: Indonesia should protect HRDs from intimidation and reprisals #UPRIndonesia
  • Hungaria sebut AIHRC dan ICC agar masuk dalam program Indonesia. Lindungi HR defender dari intimidasi serta investigasi pelaku
  • Yunani: Merekomendasi ratifikasi dua OPs CRC dan melindungi para pembela HAM. #UPRIndonesia
  • Honduras memuji program “Indonesia Mengajar” dan minta Indonesia masukkan sex education ke sekolah2 utk hindari HIV, kehamilan
  • Greece memuji Indonesia, ingin bisa sharing soal bagaimana Indonesia membuat banyak kemajuan #UPRIndonesia
  • Natalegawa: Indonesia mengizinkan orang Ahmadiyah ibadah namun memang ada tantangan
  • Natalegawa bilang Indonesia mengakui semua agama, ratusan jumlahnya, PNPS 1965 hanya soal perlindungan enam agama
  • Natalegawa bilang sering ada salah pengertian bahwa Indonesia hanya mengakui 6 agama krn salah baca PNPS 1965
  • Natalegawa bicara soal kebebasan agama, Indonesia hargai toleransi dan UUD hargai kebebasan agama
  • Natalegawa komentar soal trafficking of persons – perempuan dan anak2, Indonesia perangi trafficking
  • Giliran Natalegawa menjawab untuk kedua kali sesudah ronde kedua
  • Germany minta pemerintah Indonesia bebaskan tapol Papua Filep Karma yang ditahan sejak 2004 di Abepura
  • Germany minta Indonesia larang “genital mutilation” juga KUHP 106, 110 agar tidak di-misuse #UPRIndonesia
  • Perancis bicara soal diskriminasi terhadap Ahmadiyah dan Papua, minta Indonesia hapus hukum2 yang diskriminatif
  • Perancis soal human defender, minta Indonesia selidiki aparat keamanan yang langgar HAM, akses ke Papua harus dibuka
  • Egypte bicara soal impunity, street children, minta Indonesia ratifikasi beberapa konvensi internasional,
  • Denmark: Prihatin dgn isu kelompok agama minoritas di Indonesia terutama dgn adanya SKB 3 menteri yg tidak sesuai dgn standar HAM Intl. #UPR
  • Equador bicara soal migrant worker, penghilangan paksa, minta Indonesia ratifikasi konvensi penyiksaan
  • Denmark minta Indonesia lindungi minoritas agama, revisi KUHP 156a soal penistaan agama serta SKB 1968, PBM 2006 soal rumah ibadah
  • Cuba bicara soal perlindungan utk perempuan dan anak serta orang disable, menurunkan angka kematian ibu anak
  • China kesulitan eja nama Nata … uh … Natalege … Natalegawa
  • Chili bicara soal Rome Statute serta ratifikasi Convention Against Torture dan undangan untuk Special Rapporteur
  • Kanada: Indonesia harus menjamin perlindungan para aktivis yg menyampaikan aspirasi politiknya secara damai. #UPRIndonesia
  • Kanada minta Indonesia bebaskan aktivis2 Papua yang ditahan karena nyatakan pendapat mereka
  • Kanada minta Indonesia melindungkan minoritas agama termasuk Ahmadi, Bahai, Syiah, juga hukuman penodaan agama dicabut
  • Kamboja puji Indonesia karena sering kerja sama di Asean
  • Brazil calls on Indonesia to establish moratorium on executions, and work to abolish death penalty #UPRIndonesia
  • Brunei bicara soal Asean Inter-Governmental Human RIghts Commission serta pendidikan wajib 9 tahun
  • Brazil minta Indonesia perkuat hukum2 utk mempertahankan keragaman di Indonesia #UPRIndonesia
  • Belarus concerned about trafficking in people in #Indonesia
  • Belgia prihatin soal perlindungan kepada perempuan dan anak2 di Indonesia
  • Belarus minta Indonesia perangi perdagangan manusia, hukuman dinaikkan kepada para pelaku, undang SR utk perempuan dan anak2
  • Azerbaijan: Indonesia harus mempertahankan keragamannya (diversity). #UPRIndonesia
  • Bangladesh: Menekankan pentingnya hak u/ kesehatan, perempuan, dan anak-anak. Serta perhatian lebih thdp isu toleransi agama #UPRIndonesia
  • Bangladesh puji pendirian Forum Kerukunan Umat Beragama di Indonesia, Bangladesh punya tantangan sama #UPRIndonesia
  • Bahrain minta Indonesia tetap lakukan upaya perlindungan terhadap hak perempuan
  • Azerbaidjan minta negara2 lain sadar akan ukuran Indonesia luas sekali sehingga tantangan berat
  • Austria: Meminta Indonesia ratifikasi konvensi perlindungan dari penghilangan paksa, OPCAT dan ICC. Serta menghentikan hukuman mati.
  • Austria minta Indonesia hentikan hukuman mati dan lakukan moratorium thd eksekusi #UPRIndonesia
  • Austria prihatin dgn kekerasan dan intimidasi thd minoritas2 agama a.l. Ahmadiyah, Hindu, Kristen #UPRIndonesia
  • Australia minta Indonesia selidiki aparat2 keamanan yang terlibat pelanggaran HAM dan dihukum dgn adil
  • Australia minta Indonesia lindungi kebebasan agama kaum minoritas #UPRIndonesia
  • Argentina minta Indonesia atas impunity serta diskriminasi terhadap minoritas agama #UPRIndonesia
  • Angola bicara soal protokol HAM #UPRIndonesia
  • Aljazair minta Indonesia terus adakan dialog antar iman dan promosi toleransi antar agama #UPRIndonesia
  • Vietnam bicara soal ‘education for all’ terutama perempuan, migrant worker, children, poor people #UPRIndonesia
  • Venezuela bicara soal polisi dan tentara Indonesia perlu terus dididik HAM agar sadar harus lindungi kelompok2 tertindas
  • Giliran Uzbekistan bicara soal kekerasan thd perempuan, impunity polisi dan militer
  • Uruguay prihatin dgn pelanggaran hak anak, hukuman “corporal” thd anak2 harus dihapus
  • Uruguay prihatin dgn “female genital mutilation” dan minta Indonesia hentikan praktek
  • AS soal KUHP 106, 110 soal makar dilihat ulang krn ada orang2 di Indonesia dihukum krn menyatakan pendapat mereka tanpa kekerasan
  • AS prihatin krn penyiksaan tak ada dalam kategori hukum terhadap aparat militer dan polisi
  • Giliran Amerika Serikat, singgung soal Papua, prihatin dgn abuse oleh aparat militer dan polisi
  • UK minta para pelaku kekerasan diproses secara hukum, agar hukuman mati agar dibubarkan di Indonesia #UPRIndonesia
  • UK prihatin meningkatnya kekerasan di Papua juga kekerasan thd Ahmadiyah, Kristen, Syiah #UPRIndonesia
  • Sekarang giliran United Kingdom #UPRIndonesia
  • Natalegawa: aparat yg gunakan kekerasan excessive sudah diproses sesuai hukum, Kompolnas juga sudah didirikan #UPRIndonesia
  • Natalegawa pendidikan HAM bagi polisi, tentara, jadi prioritas tertinggi di Indonesia, kurikulum HAM ada di sekolah2 aparat
  • Natalegawa: Revisi KUHP masih berlanjut. (padahal revisi sudah dilakukan selama 30 tahun)
  • Indonesia commits to invite Special Rapporteur on Freedom of Expression and Opinion – can he visit #Papua? #UPRIndonesia
  • Natalegawa soal revisi KUHP, ada 766 pasal shg revisi perlu waktu #UPRIndonesia
  • Natalegawa soal undangan kpd Special Rapporteur, Indonesia commit utk tetap bekerja sama dgn mekanisme UN akan undang tiga SR #UPRIndonesia
  • Kini giliran Natalegawa menjawab beberapa pertanyaan dari floor #UPRIndonesia
  • UEA minta Indonesia tingkatkan aparat keamanan hargai HAM #UPRIndonesia
  • Ukraina bicara soal kebebasan beragama, minta Indonesia bersikap thd organisasi2 agama yg lakukan kekerasan #UPRIndonesia
  • Turki minta Indonesia perangi impunity #UPRIndonesia
  • Turki minta revisi KUHP agar Indonesia penuhi janjinya, hak perempuan, terus lakukan interfaith dialogue #UPRIndonesia
  • Timur Leste bicara soal impunity aparat militer, penghilangan paksa, intoleransi agama, Indonesia perlu terus promosi kebebasan beragama
  • Giliran Timor Leste bicara dalam bahasa Inggris #UPRIndonesia
  • Thailand memuji Indonesia, minta perbaikan HR education, disability #UPRIndonesia
  • Sweden: Indonesia must ratify OpCAT #UPR Indonesia
  • Swiiss: Meminta Indonesia menyelesaikan isu intoleransi, LGBT, freedom of expression di Papua dan Papua Barat dan penyiksaan terhadap tahanan
  • Swedia: Meminta Indonesia ratifikasi OPCAT melihat masih adanya ill treatment, torture, dan isu diskriminasi religous minority rights.
  • Swiss bicara soal Papua, sambut baik dialog dgn Papua #UPRIndonesia singgung soal penyiksaan
  • Swiss prihatin dgn diskriminasi thd minoritas etnik, agama, gender, rekomendasi Indonesia revisi hukum2 diskriminatif #UPRIndonesia
  • Sudan: Mempertanyakan proses ratifikasi Konvensi perlindungan anak dan menunggu respon pemerintah Indonesia soal isu trafficking.
  • Swedia: Penyelidikan harus dilakukan terhadap pelanggaran hak minoritas, dan pelanggar HAM harus dibawa ke pengadilan.
  • Swedia minta Indonesia revisi berbagai hukum yg membatasi kebebasan agama #UPRIndonesia
  • Swedia prihatin dgn menurunnya toleransi agama di Indonesia, kekerasan thd minoritas meningkat #UPRIndonesia
  • Sudan bicara soal social cultural rights, pendidikan utk anak2 daerah terpencil, rekomendasi ratifikasi protokol #UPRIndonesia
  • Srilanka mengakui multi-etnik, multi-agama, multi-culture, Indonesia pasti susah menegakkan HAM #UPRIndonesia
  • Spanyol juga minta Indonesia tak diskriminasi LGBT, termasuk di Aceh yg memberlakukan ‘syariah Islam’ #UPRIndonesia
  • Spanyol terjemahan cepat sekali dari bahasa Spanyol tentu, bicara soal KUHP, penyiksaan #UPRIndonesia
  • Afrika Selatan singgung soal intoleransi, minta Indonesia lindungi minoritas agama di Indonesia sesuai Bandung Spirit #UPRIndonesia
  • Afrika Selatan rights to education, target MDG, rekomendasi pendidikan utk orang miskin dan daerah terpencil
  • Slovakia prihatin krn aparat polisi, militer, banyak belum diadili dalam kejahatan HAM #UPRIndonesia
  • Slovenia puas dgn pendidikan HAM di Indonesia, juga ratifikasi berbagai konvensi HAM walau agak pelan thd Protokol Roma #UPRIndonesia
  • Slovakia rekomendasi perlakuan hukum yang adil terhadap pekerja domestik #UPRIndonesia
  • Slovakia rekomendasi sikap tegas thd kekerasan agama, perangi diskriminasi agama #UPRIndonesia
  • Singapura, sbg tetangga Indonesia, lihat kemajuan Indonesia dalam demokrasi, keragaman di Indonesia #UPRIndonesia
  • Senegal rekomendasi Indonesia perangi kemiskinan, pendidikan #UPRIndonesia
  • Senegal bicara dlm bahasa Perancis. Welcome HR framework #UPRIndonesia. Gender equality. Protection of children.
  • Saudi Arabia giliran ketujuh, bicara dalam bahasa Arab, soal kemiskinan, beasiswa utk murid yang miskin #UPRIndonesia
  • Rusia minta Indonesia revisi KUHP, tetap perangi korupsi #UPRIndonesia
  • Rusia giliran keenam, bicara dlm bahasa Inggris, suara berat
  • Korea Selatan minta Indonesia terima semua Special Rapporteur utk bisa datang ke Indonesia #UPRIndonesia, singgung Papua
  • Korea Selatan, giliran kelima, ingatkan soal KUHP serta penyiksaan oleh aparat keamanan harus masuk pengadilan biasa
  • Qatar giliran keempat, mengingatkan UUD1945 yg commit kebebasan agama, ingatkan Indonesia pada komitmen tsb #UPRIndonesia
  • Filipina: Indonesia sama2 promote migrant worker, dipotong krn waktu 2 menit lewat
  • Filipina nyatakan Indonesia ‘strong partner’ Filipina maupun di Asean #UPRIndonesia
  • Filipina giliran ketiga, appreciate komitmen Indonesia, welcome konsolidasi #UPRIndonesia
  • Palestina giliran kedua, bicara dalam bahasa Arab, terjemahan pelan sekali, sulit didengar #UPRIndonesia
  • Pakistan memuji Indonesia, rekomendasi tetap jalankan training dan pendidikan HAM #UPRIndonesia
  • Tiap negara punya waktu 2 menit utk bertanya atau kasih rekomendasi. Mereka sudah siapkan teks utk dibaca #UPRIndonesia
  • Pakistan negara pertama komentar #UPRIndonesia
  • Natalegawa: Demokrasi bawa kebebasan tapi kaum ekstrimis juga eksploit demokrasi dgn intoleransi dan kekerasan #UPRIndonesia
  • Natalegawa: Sbg negara mayoritas Muslim Indonesia jadi tuan rumah OIC utk membuat Islam compatible dgn demokrasi #UPRIndonesia
  • Natalegawa: Elemen baru adalah didirikan pusat pelayanan keluhan masyarakat soal HAM #UPRIndonesia
  • Natalegawa: Ketiga, bekerja sama dgn civil society dan media, termasuk mengundang tiga Special Rapporteur ke Indonesia #UPRIndonesia
  • Natalegawa: Kedua, Indonesia menjalankan Rencana HAM termasuk 2011-2012
  • Natalegawa: Pertama, pembuatan hukum dan ratifikasi berbagai konvensi HAM a.l. trafficking, migrant worker dst
  • Natalegawa: Secara nasional Indonesia punya tiga bagian besar dalam penegakan HAM
  • Natalegawa: Tantangan Indonesia banyak namun Indonesia tetap commit menjalankan demokrasi dan kebebasan sipil #UPRIndonesia
  • Marty Natalegawa: Much is expected from us, from Indonesia’s democratic transformation, also “from our own people” #UPRIndonesia
  • Panitia mempersilahkan Menlu Marty Natalegawa dari Indonesia utk menyampaikan laporan #UPRIndonesia http://www.unmultimedia.org/tv/webcast/index.html
  • #UPRIndonesia dibuka persis pukul 9 Geneva. Kini mulai dibacakan dasar2 hukum review HAM
  • UPRIndonesia sedang dipersiapkan, orang mulai masuk ruang sidang, bisa tonton lewat UN Webcast Channel 11 http://www.unmultimedia.org/tv/webcast/index.html
  • Masing2 admin review akan dilakukan oleh tiga negara. Admin #UPRIndonesia dikawal Guatemala, Kyrgyzstan dan Botswana
  • Tiap negara yg direview akan dapat pertanyaan dan rekomendasi dari negara2 lain #UPRIndonesia
  • Bahrain, Ecuador, Tunisia, Morocco, Indonesia, Finland, UK, India, Brazil Philippines, Algeria, Poland, Netherlands, South Africa
  • UPR ke-13 diadakan 21 Mei-4 Juni 2012 di Geneva dgn 14 negara sbg bahan review #UPRIndonesia
 Bila ada keperluan dgn @HRW Geneva, silah hubungi Philippe Dam (English, French): +41 76 413 35 36; damp@hrw.org #UPRIndonesia
Panelis: Rafendi Djamin (HRWG), Ifdhal Kasim (Komnas HAM), Yuniyanti Chuzaifah (Komnas Perempuan), Paul Mambrasar (Elsham Papua, Jayapura)
UPR in UN
(Hong Kong/Geneva/Jakarta 23 Mei 2012) Hari ini, rekam jejak penegakan hak asasi manusia (HAM) Indonesia dievaluasi oleh Dewan HAM PBB dalam sesi ke-13 Universal Periodic Review di Jenewa, Swiss. Beberapa isu kunci seperti perlindungan atas kebebasan beragama dan situasi hak asasi manusia di Papua diangkat oleh banyak negara-negara anggota PBB yang berpartisipasi di dalam sesi tersebut.

 Versi utuh laporan ini dapat diunduh di http://www.alrc.net/doc/mainfile.php/upr/ 

AHRC beserta organisasi saudaranya, Asian Legal Resource Centre (ALRC) mengirimkan laporan ke proses evaluasi tersebut dan membuat rekomendasi terkait beberapa masalah kunci hak asasi manusia, termasuk: kebutuhan kriminalisasi penyiksaan; reformasi institusional yang dibutuhkan untuk melawan impunitas, termasuk terhadap sistem peradilan militer; diskriminasi dan kekerasan terhadap kelompok agama minoritas dan situasi hak asasi manusia di provinsi-provinsi Papua, khususnya pelanggaran yang dilakukan oleh aparat keamanan Indonesia tanpa adanya proses hukum.
 More>> INDONESIA: Penyangkalan pemerintah di sesi UPR PBB sangat mengecewakan — Asian Human Rights Commission

May 23, 2012

Perancis Desak  Membuka Akses Jurnalis di Papua, Jerman Desak Pembebasan Filep Karma dan  Penyelesaian konflik di Papua harus dilaksanakan secara serius dan menempuh jalur dialog, Australia: Meminta Indonesia menjamin perlindungan kelompok2 politik yg selama ini menyerukan aspirasi politiknya secara damai, USA: Prihatin dengan kondisi Papua, dan human rights past abuses, UK: Papua dan Papua Barat ada eskalasi tindak kekerasan dan terus berlanjut, Jepang: Meminta adanya penegakkan hukum dan HAM di Papua serta Papua Barat!

Menanggapi isu Papua yang mencuat di UPR ini, Ketua Umum Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua, Socratez Yoman kepada tabloidjubi.com (23/5) mengatakan bahwa dunia internasional melalui lembaga atau badan dunia PBB mulai membuka hati dan mata untuk melihat penderitaan rakyat Indonesia dan rakyat Papua yang mengalami ketidakadilan dan kekerasan serta kejahatan Negara.

"Tidak ada alasan Pemerintah Indonesia untuk menutup pintu akses media internasional dan diplomat asing ke Papua. Sekarang sudah waktunya Pemerintah Indonesia meninggalkan atau berhenti beberbagai bentuk rekayasa dan kebohongan-kebohongan tentang persoalan Papua" (Rev. Socratez Sofyan Yoman.)
 More>> Sidang UPR HAM PBB: Perancis,Jerman,Australia,USA,UK,Jepang,Denmark,Swiss, Soroti Situasi HAM Papua | Voice of Baptist Papua
Dalam ringkasan laporan 17-halaman yang disiapkan untuk pertemuan UNHRC:
Dalam empat tahun terakhir, telah terjadi serangkaian langkah mundur dalam pelaksanaan kewajiban negara untuk menghormati, memenuhi dan melindungi hak asasi manusia, terutama di kebebasan beragama, perlindungan pekerja migran dan tanggung jawab perusahaan dalam menghormati hak asasi manusia ".

Indonesia Flag
Perwakilan dari kelompok hak asasi manusia mengatakan mereka akan mendesak PBB Dewan Hak Asasi Manusia (UNHRC) untuk mengeluarkan rekomendasi memaksa pemerintah Indonesia untuk menjamin hak-hak kelompok minoritas agama.

May 22, 2012

 Delegasi organisasi nonpemerintah di Indonesia yang dikoordinir oleh Human Right Working Group (HRWG) akan menghadiri sidang Universal Periodic Review (UPR) Dewan HAM PBB pada Rabu pekan depan (23/5) di Geneva, Swiss.

Sidang ini merupakan sidang evaluasi empat tahunan bagi setiap negara anggota PBB untuk melihat kondisi HAM secara umum, hambatan, kemajuan dan catatan lain berkaitan dengan HAM.

Dalam sidang ini, delegasi NGO Indonesia akan memfokuskan diri pada beberapa isu HAM yang terjadi di Indonesia. Menurut Direktur Eksekutif HRWG, Refendi Djamin, isu-isu tersebut antara lain kondisi HAM di Papua, hak-hak perempuan, buruh migran dan juga isu penindasan kaum minoritas yang kerap menjadi korban kekerasan di negeri Indo
More>>Kegagalan Pemerintahan SBY Akan Diumbar di Sidang Dewan HAM PBB
Tetap ada pada agenda, demo tetap di lakukan tanggal 1 Mei 2012 Sebagai hari aneksasi bangsa papua ke dalam NKRI .

JAYAPURA,  Ketua Umum Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Buchtar Tabuni (Kiri) dan Juru Bicara KNPB Victor Yeimo (Kanan) saat melakukan jumpa pers kepada wartawan di Jayapura, Papua, Senin (30/4) soal demo menolak Integrasi Papua ke wilayah NKRI.

Walaupun Polda Papua telah melarang kegiatan demo damai yang akan dilakukan massa Komite Nasional Papua Barat (KNPB) pada 1 Mei 2012 namun pihak KNPB tetap ngotot untuk melakukan aksi demo damai menolak Integrasi Papua ke wilayah NKRI dengan membawa peralatan perang tradisionalnya, karena KNPB menganggap tanggal 1 Mei adalah hari aneksasi Papua kedalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bucthar mengatakan Pemerintah ilegal yang ada di atas tanah ini jangan pernah membatasi kegiatan pemilik bangsa ini, anda datang dari mana lalu melarang kegiatan kami, kami pemilih negeri apapun alasannya kami tetap pada reel, dan demo tatap di lakukan sebagai bentuk protes.

May 21, 2012

Bangsa Papua dan bangsa Skotlandia sama-sama belum merasakan kemerdekaan yang karena penjajahan. Oleh karena itu, Tuan Benny Wenda bersama parlemen Skotlandia sepakat bahwa penentuan hak kemerdekaan sebuah bangsa tidak boleh ditentukan oleh bangsa lain.

Tuan Benny Wenda merasa terharu dengan dukungan politik parlemen Skotlandia yang akan memperjuangkan kemerdekaan Papua. Sebaliknya Tuan Benny Wenda juga akan memberikan dukungan kemerdekaan bagi bangsa Skotlandia.

Press Release dari Tuan Benny Wenda kepada seluruh dunia:
Press Release – West Papua Media Alerts

International Parliamentarians for West Papua (IPWP) will increase its global reach when there is a launch this Thursday in the Scottish Parliament. The event will see a number of Scottish MSPs publicly sign the West Papua declaration.

International Parliamentarians for West Papua (IPWP) will increase its global reach when there is a launch this Thursday in the Scottish Parliament.

Hosted by Aileen Campbell MSP, the event will see a number of Scottish MSPs publicly sign the West Papua declaration, supporting the right of the West Papuan people to have a vote on self-determination.

West Papua independence leader Benny Wenda will also be in attendance at the event.
Following on from launches in the UK Houses of Parliament, European Parliament and in Papua New Guinea, this event is another huge leap forward towards bringing justice to the people of West Papua.
Setelah saudara-saudara satu bangsa satu jiwa (one people one soul) melihat sendiri bahwa Tuan Benny Wenda adalah satu-satunya pemimpin besar Papua yang tidak kenal lelah berjuang, maka sudah sewajarnya bila jutaan rakyat Papua menjadikan Tuan Benny Wenda sebagai idola.

Kehebatan Tuan Benny Wenda masih akan terus diuji di forum-forum internasional dan kematangan Tuan Benny Wenda dalam berpolitik akan membawa rakyat Papua dalam alam kemerdekaan yang dicita-citakan.
Itu adalah misi Mulia yang meupakan kewajiban dari Tuhan.

Namun Tuan Benny Wenda tidak akan berhasil tanpa dukungan rakyat Papua, oleh karena itu mulailah bergerak mendukung perjuangan Tuan Benny Wenda. Karena hanya dengan keselamatan bersama Tuan Benny Wenda, rakyat Papua akan benar-benar merdeka.

Janganlah mudah dibohongi oleh seluruh penghianat pendukung otonomi khusus yang sekarang menikmati uang berlimpah, sementara rakyat Papua menderita.

Tuan Benny Wenda membawa misi mulia untuk membebaskan rakyat Papua dari penderitaan.

Di saat penghaianat Nicolaas Jouwe mengumumkan perdamaian dengan kolonial Indonesia, Tuan Benny Wenda mengambil langkah sebaliknya yaitu mengobarkan perang anti Indonesia dengan kehebatan diplomasinya.

Bahkan generasi muda Papua di Belanda yang kehilangan akal karena kebusukan Nicolaas Jouwe, saat ini semua tunduk dan patuh dalam perintah dan instruksi Tuan Benny Wenda.

Tentu hal ini diperlukan untuk merapatkan barisan perjuangan di Eropa. Kekuatan kharisma Tuan Benny Wenda telah mendorong pemuda-pemuda Papua di Belanda menjadikan Tuan Benny Wenda sebagai satu-satunya pemimpin sejati Papua.

Unordered List

Blog Archive

Blogger news

Blogger templates

Content left

About

Follow Us

Blogroll

Labels

Media And Lengendaris West Papua

About Me

My Photo
Voice Of Baptist Papua
Papua, Papua barat/Indonesia, Indonesia
Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua tidak akan pernah memilih diam ketika umat ditintas dan akan terus bersuara sampai keadilan benar-benar terjadi di tanah papua
View my complete profile

Followers

West Papua Media Alerts

Free West Papua News

Random Post

Conflik West Papua

Conflik West Papua
Political conflict in Indonesia, Indonesia failed to fulfill the mandate of democracy and reform, the People of Papua became targets and victims of human rights violations

Legendary Papuan tribe inhabiting the Pacific

Random Post

Featured Post 7

Your Comments

Featured Post 8

There was an error in this gadget

Popular Posts

Recent Posts

Turius Wenda - Find me on Bloggers.com

Text Widget