June 30, 2012

Barac Obama
Rakyat Amerika Serikat (AS) kini bersorak gembira setelah Mahkamah Agung mensahkan undang-undang kesehatan yang ingin digagalkan oleh Partai Republik, Kamis (28/6/2012).

Undang-Undang tentang Perlindungan Pasien dan Aturan Pelayanan Kesehatan Yang Terjangkau yang diusung pemerintahan Obama itu berhasil disahkan setelah selama hampir 2 tahun tertunda karena akan digagalkan oleh Partai Republik. Partai ini berpendapat undang-undang itu akan membuat AS bangkrut. Namun, Obama berpikiran sebaliknya.

UU Layanan Kesehatan itu merupakan pencapaian bersejarah dalam puluhan tahun terakhir. Ini merupakan undang-undang hak sipil yang penting di abad ini. Dengan undang-undang tersebut, 32 juta lebih warga yang tidak memiliki asuransi akan berhak mendapatkan layanan kesehatan.

Dengan undang-undang ini pula, perusahaan asuransi tidak lagi punya alasan untuk menolak pertanggungan biaya kesehatan kliennya. Sebaliknya, perusahaan-perusahaan asuransi yang tidak menawarkan layanan kesehatan berkualitas untuk pekerja. Sebelumnya, perusahaan asuransi bisa semena-mena menolak klaim dengan alasan yang mengada-ngada, yang biasa disebut pre-existing medical condition.
More....

June 21, 2012

Mako Tabuni
Lulus SMA langsung merasakan sel penjara.

Pada tahun 1999, sesudah SMA di Wamena selesai, Mako pergi ke Jayapura. Ini kali pertama ia berhadapan langsung secara dekat dengan tentara. Trauma di masa kecil dengan tentara terulang kembali.

Mako ditangkap oleh anggota Kopassus di Pasar Lama Abepura, Jayapura. Ketika sore hari, ia duduk-duduk di Pasar Lama itu, didatangi oleh anggota Kopassus, dibawa ke Waena, Abepura, Jayapura.

Di markas militer itu, ia ditanya dan dinterogasi. Mako menurut saja, saat itu mengaku ia masih tidak mengerti tentang hukum. Ia sadar ketika didatangi tentara ada tanda bahaya yang mengancam dirinya.

"Saya ditanya, kamu anak Pak Matias Wenda? Dorang tangkap saya dan interogasi. Karena dari SD, SMP dan SMA saya sudah biasa melihat situasi itu saya jawab ya, saya benar anak Matias Wenda, walaupun bukan," kata Mako.

Mako dituduh sebagai anaknya Matias Wenda, panglima tertinggi OPM yang saat itu disebut-sebut oleh tentara sebagai pimpinan perjuangan kemerdekaan Papua.

"Karena waktu itu saya pergi ke dia (Matias Wenda), sesudah saya tamat SMA, ke perbatasan PNG (Papua New Guinea)," kata Mako.

Saat itu Mako pergi menemui Matias Wenda, yang dekat dengan kakaknya Amos Tabuni, untuk mengetahui sejarah makam dan kematian dari kakaknya itu.

Mako berujar sebagai anak Matias Wenda, karena sejak kecil, bahkan ketika masih ada di dalam kandungan, dirinya disebut sebagai anak TPN/OPM.

"Karena itu saya harus ketemu lihat dia. Lalu Pak Matias bilang kamu di sini saja. Ah, saya tidak mau di hutan. Saya harus belajar ke kota sekolah saja," kata Mako, mengungkap pertemuannya dengan Matias Wenda.

"Pak Matias itu Bapak punya Om," kata Mako lagi.

Akhirnya, Mako tak ditahan lama, ia kemudian dilepaskan dan dikenai wajib lapor. Mako pun dengan polosnya menceritakan ketidaktahuannya soal hukum, yang ia akui karena itu baru lulus SMA. Saat itu, yang ia mengerti nyawa dirinya telah terancam.

Ia pun taat datang ke markas militer itu untuk melaporkan keberadaanya. Bulan pertama, kedua, dan ketiga ia rajin datang. Namun sesudah bulan keempat ia tak datang melapor. "Saya lari ke Manado untuk kuliah."

Di Manado, Sulawesi Utara, ia memutuskan untuk belajar hukum, dengan spesialisasi Hukum Pidana di Universitas Kristen Indonesia Tomohon. Ia tidak ambil jurusan Hukum Internasional karena kendala dengan Bahasa Inggris.

Selain belajar hukum, di kampus itu ia mulai bergabung dengan aktivis mahasiswa Papua. Pada tahun 2006, masuk ke dalam organisasi pergerakan bernama Sayap Cenderawasih, kedudukan sebagai Dewan Penasehat Organisasi.

Ia juga dipercaya sebagai koordinator penyalur beasiswa oleh para mahasiswa dari Indonesia Tengah, yang berasal dari PT Freeport Indonesia.

Ia pun menghimpun data mahasiswa Papua di Sulawesi Utara dan diajukan ke LPMAK (Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro) di Timika. Namun, usulan itu ditolak oleh direktur pendidikan LPMAK, alasannya beasiswa diprioritaskan bagi suku Amungme dan Kamoro.

Sesudah mengurus usulan beasiswa itu, ia tidak langsung pulang ke Manado namun bergabung dengan para pendulang emas yang ada di Tembagapura.

Ia menghimpun para pendulang emas untuk melakukan protes, yang berujung pada penangkapan dirinya oleh pasukan Brimob.

Mako ditangkap dan ditahan dengan tuduhan sebagai anggota TPN (Tentara Pembebasan Nasional) ahli survei lapangan (operasi).

"Saya ditahan di Polres Timika, Mimika pada tahun 2007. Saya dikenai pasal makar. Namun saya ditahan di Polresta sampai 7 bulan saja," kata Mako.

Ia bisa keluar dari tahanan karena punya kartu mahasiswa dan dapat jaminan dari keluarga di Timika. Saat itu BAP dirinya belum dilimpahkan ke pengadilan, Mako terbang ke Jayapura.

Di Jayapura inilah, Mako bertemu dengan kelompok aktivis yang punya daya juang semangat akan perjuangan rakyat papua. Ia bertemu dengan Buchtar Tabuni dan Victor Yeimo. Mereka duduk bersama membentuk sebuah organisasi Komite Nasional Papua Barat atau KNPB.

Aksi pertama KNPB pada 1 Desember 2008, mereka bikin mimbar bebas sekaligus peringatan hari kemerdekaan Papua Barat di lapangan Theys Eluay, Sentani, Jayapura.

Dua motor gerakan ini, Buchtar Tabuni dan Sepi Sambom ditangkap dan dijebloskan ke penjara.   

Pada 3 April 2009, Mako ditangkap bersama aktivis KNPB lainnya, Diaz Serapi dan Yance Mote, sesudah menggelar aksi demonstrasi di depan kantor DPRP pada Maret 2009.

Mereka dituduh makar dan melakukan penghasutan. Demo damai itu menuntut: Pepera 1969, Bebaskan Tapol-Napol, Otsus gagal dan Referendum.

Sekitar Oktober 2009, Mako cs divonis hukuman 1 tahun 6 bulan oleh Pengadilan Negeri Jayapura.

"Makarnya tidak terbukti, tapi terbukti penghasutan," kata Gustaf Kawer, penasihat hukum Mako cs.

Bagi Jaksa Penuntut Umum vonis hukuman itu tidak memuaskan, mereka mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi, yang kemudian putusannya tetap sama vonis 1 tahun 6 bulan, lalu jaksa kembali banding lagi ke kasasi ke Mahkamah Agung.

"Sebelum putusan kasasi turun, tanggal 28 Januari 2010, masa tahanan habis. Jadi tidak sempat menjalani hukuman itu ful (penuh), bebas demi hukum. Waktu itu MA tidak keluarkan perpanjangan penahanan," kata Gustaf Kawer.

Mako tetap konsisten memperjuangkan kebenaran dan komitmen pada prinsip perjuangan yang sudah terasah semasa dia remaja, bahkan masa kanak-kanak.

Sekali pun ia harus menanggung risiko yang berbahaya. Ia tak berhenti menyuarakan ketidakdilan politik dan hak asasi manusia yang terjadi di Papua.

"Saya tidak takut, tidak mundur, karena saya melihat nasib rakyat saat ini ke depan itu sangat tidak jelas, maka kembali lagi walaupun itu risiko, dapat ditangkap, atau dapat ditembak, terus kembali mendorong aspirasi masyarakat melalui penentuan nasib sendiri, sampai detik ini," kata Mako.

"Sesudah keluar, beliau masih aktif menyuarakan itu, saya pribadi, saya katakan, ingatkan, pembebasan sekarang ini bebas demi hukum, bukan bebas murni. Kalau putusan pengadilan MA turun bisa dieksekusi," kata Gustaf Kawer.

"Saya ingatkan kalau putusan MA turun, sewaktu-waktu bisa ditahan, jadi sarankan orang lain saja yang tampil. Tapi kemauan dia tetap aktif," kata Gustaf lagi.

Di akhir wawancara saya dengan Mako, dua tahun lalu di Jakarta, saya bertanya berapa kali dapat tangkap?

"Kelihatannya sudah tiga kali, yang terakhir saya tidak tahu. Mungkin dapat ditembak hee…," kata Mako, sambil tertawa kecil.
Mako Tabuni
Dari kecil dikenal suka memberontak.

Kematian aktivis Komite Nasional Papua Barat atau KNPB, Mako Tabuni pada 14 Juni lalu menyentak Jakarta. Pasalnya, insiden penembakan Tabuni oleh aparat polisi hingga tewas itu memicu kerusuhan besar di Abepura, Papua.

Kekecewaan rakyat Papua kepada pemerintah pusat kian meluas dengan insiden Mako Tabuni. Hal itu membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengutus Menko Polhukam Djoko Suyanto, Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo dan jajaran pemerintah lainnya untuk meredam situasi dan mencari solusi atas persoalan Papua.

Sebenarnya apa yang memicu rentetan kekerasan di Papua dan siapa sebenarnya siapa Mako Tabuni? Seperti apa gerakan perlawanan masyarakat Papua atas ketimpangan sosial yang melanda warga asli Papua.

Berikut hasil wawancara Wakil Ketua KNPB Mako Tabuni, beberapa waktu lalu.

Mako Tabuni lahir di kampung Piramid, kabupaten Jayawijaya, Papua, pada 1979. Sebuah kampung yang menjadi basis perlawanan rakyat Papua terhadap operasi dan pendudukan militer yang dilakukan oleh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia pada 1977.

Sehingga, Mako menghabiskan masa kecilnya dengan cerita-cerita derita konflik keluarga Papua.

Semasa Sekolah Dasar (SD), Mako sering mendengarkan cerita dari para orang tua, termasuk orang tuanya sendiri, tentang perlawanan orang-orang Papua terhadap kekuatan militer Indonesia.

"Walaupun buta huruf tapi tahu kemanusiaan," kata Mako.

"Yang memimpin gejolak 1977 itu anak-anak tamatan SD semua, tapi mereka mengerti (arti) kebebasan itu," kata Mako Tabuni kepada saya, dalam sebuah wawancara di Jakarta. beberapa waktu lalu.

Mako kecil, tumbuh sebagai anak-anak yang hidup di daerah konflik. Ia secara langsung merasakan derita sebagai anak-anak Papua.

Ia mendapatkan cap dan stigma sebagai anak pemberontak. Setiap tanggal 12 atau 13 Agustus sampai 18 Agustus, ia menyaksikan bapaknya digiring dan ditahan di Polres Distrik Asologaima, Jaya Wijaya, Papua.

“Setiap tanggal 17 Agustus harus di tahanan karena ulahnya kakak laki-laki yang dianggap pemberontak. Jadi setiap 12 atau 13 Agustus Bapak saya di tahanan dan dibebaskan pada 18 Agustus," kata Mako.

Sejak Orde Baru, negara melalui militer memberlakukan hukuman itu bagi mereka yang ikut atau orang tuanya tersangkut dalam makar atau merongrong kekuasaan negara, seperti cap komunis di Jawa.

Karena masih kecil, Mako tak mengerti mengapa ayahnya mesti ditahan setiap menjelang tanggal 17 Agustus, hari kemerdekaan Republik Indonesia. Ia juga tidak mendapatkan jawaban tiap kali ia bertanya.

Hingga di suatu saat, di bulan Agustus, dimana Mako sudah duduk di kelas 5 SD, Mako pergi ke dalam sel penjara di Koramil Distrik Asologaima, kabupaten Jayawijaya, untuk bertemu dan mengantar makanan buat bapaknya.

"Bapak saya cerita, kenapa Bapak begini? Kenapa begini?,” kata Mako, terdiam beberapa saat, menarik nafas panjang dan berat, hingga keluar air mata dan terisak.

"Tidak apa-apa ya," katanya, sambil menahan isakan.

"Dia menjawab kamu jangan pernah menyalahkan kakak laki-laki. Karena dia beranggapan bahwa perjuangan kakak pertama saya itu walaupun dicap oleh negara sebagai pemberontak, tapi dia bilang sesuai harga diri suatu bangsa, sesuai hati nurani dan sesuai Injil yang diterima agama Kristen," kata Mako, kembali terisak.

"Itu dia yang pernah ada cerita. Karena dia berjuang bukan untuk atas nama pribadi dia, keluarga atau atas nama sukunya. Tapi dia melihat jauh lebih besar, untuk menyelamatkan orang-orang, umat Tuhan yang ada di Papua. Maka, saya pun tidak tahu, tidak tahu apa arti kemerdekaan itu. Tapi saya menghormati anak itu. Saya terima risiko, apa pun akibat dari anak itu biarlah saya yang terima," kata Mako, menirukan ucapan ayahnya saat di dalam penjara.

Pesan terakhir yang sangat menyentuh Mako, ketika Bapaknya menuturkan, "Jangan pernah salahkan, atau marah, atau benci, terhadap langkah yang ditempuh kakakmu karena dia orang benar, dekat dengan rakyat, sukunya, bangsanya."

Cerita pahit dan takut ketika masa kanak-kanak juga dia alami ketika kakak keduanya pulang kampung, yang waktu itu sedang sekolah di Jayapura. Mako menuturkan, “waktu itu tentara Indonesia mengurung honai adat, termasuk keluarga kami, dari jam 11 malam sampai jam 8 pagi. Begitu keluar sudah dikelilingi tentara dan orang-orang proNKRI, mereka bilang kakak kedua saya diantar kakak laki-laki pertama, yang dicap OPM. Nah, di situ saya melihat pertama kali kekerasan suatu negara Republik Indonesia."

"Dorang giring kakak laki-laki itu ke Koramil. Di sana dia dipukul, disiksa, diinterogasi. Lalu dikeluarkan karena dia punya kartu dan data perjalanan yang jelas," kata Mako lagi. 

Dua hal yang dialami dan dirasakan Mako semasa kecil melihat bapaknya ditahan adalah, pertama ketakutan dan kedua trauma kalau melihat tentara.

Pengalaman itu membuatnya ia menjadi remaja yang penuh pergumulan. Ketika duduk di bangku SMP, ia mengaku mulai memikirkan sesuatu yang dialaminya di masa kecilnya.

Cerita dan pengalaman pahit dari kekerasan dan hidup dengan suasana menakutkan mulai ia pertanyakan. Dan, sejak ia masuk ke SMP kelas 2 mulai berpikir dan bertindak.

"Nah mulai SMA saya mulai bersikap, di hadapan guru-guru saya melawan. Tindakan melawan itu sudah saya anggap hal biasa," kata Mako, mengenang ketika ia belajar di SMU Negeri 1 Asologaima, Jayawijaya.

June 12, 2012

Jayapura - Leader Free Papua Movement  (OPM)  Pekikir Lambert, based in Victoria Border Papua New Guinea (PNG) and Indonesia Papua did not claim responsibility for shooting a series of terror acts that occurred in Jayapura in the last two weeks.

'' We are not responsible in any shooting incident in Jayapura, and we did not know of those actions, even we are also confused who did it,'' said Lambert Pekikir OPM Revolutionary Command Indonesia-PNG border region, as confirmed by cell Tuesday, June 12th.To that end, he added, do not accuse the Government of Indonesia OPM as the perpetrators of a series of terror acts.

 '' Do not charge us, because we were not involved. OPM is also not always make the project the interests of civilian and military government of Indonesia,'' he said.In fact, he added, to stop the scapegoating of the group, has officially sent a letter to the government and the Indonesian military, that OPM was not responsible for the shooting of a series of terrorist acts. '' We write to Indonesia government and military, which stated no responsibility for the shooting range,'' he said.

Lamber Pekikir revealed, the company was preparing for the upcoming July 1st Anniversary of OPM. All organizations and political wing of the OPM is currently concentrating Anniversary OPM prepare, tai is definitely not to be connected with a series of shootings,'' he said.While a spokesman for the OPM Revolutionary Saul J Bomay also stressed that similar, that OPM was not responsible for terror acts ata shooting that occurred recently. 

'' Starting from the shooting of German citizens and residents who all happen in the city, we are not irresponsible,'' he said. He asked, the Indonesian police should immediately reveal who the true perpetrators of the shooting in Jayapura teros spreader, not just accusations. 

'' Do not just call OTK or OPM accused, but never could prove who the perpetrators of the shooting of a series of terror acts,'' he said.Saul J Bomay continue, if the government and the Indonesian authorities are not able to uncover a series of terror shootings should involve international institutions. '' If it was not able to reveal the apparatus Indonesia ya just international law,'' he explained
Source: Bintang Papua

June 8, 2012


Kepolisian Daerah Papua (Polda Papua) tidak dapat membuktikan keterlibatan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dalam berbagai insiden penembakan di tanah Papua. 

“Dalam penyelidikan Bucthar Tabuni Cs oleh tim penyidik Polda Papua, sama sekali tidak ditemukan bukti keterlibatannya dalam berbagai insiden penembakan.”

Hal ini disampaikan Patris Wenda, Wakil Ketua Devisi Militan Keamanan KNPB dalam siaran pers yang dikirim ke redaksi suarapapua.com, Sabtu (9/6) siang ini. 

Menurut Patris, karena tidak terbukti keterlibatan Bucthar Cs, sehingga penyidik Polda Papua sengaja menjerat Bucthar Tabuni dengan tuduhan pengrusakan lapas kelas II A Abepura di tahun 2010 silam. 

Patris melihat, tuduhan tersebut mengada-ada dan tidak mendasar, sebab selama aksi demonstrasi KNPB di Papua tidak pernah ada aksi kekerasan.


Warga Kota Jayapura diminta ikut membantu aparat keamanan setempat dalam mengungkap sejumlah kasus penembakan yang terjadi belakangan ini di wilayah tersebut. 

Wakil Ketua DPRD Kota Jayapura, M Darwis Massi mengatakan jika ingin sejumlah kasus penembakan di wilayah itu cepat terungkap, warga setempat juga harus berperan aktif membantu aparat kepolisian dengan memberikan keterangan yang  baik dan jelas.

"Saya menilai dengan adanya bantuan warga dengan memberikan keterangan kepada polisi, maka saya pikir kasus penembakan ini bisa cepat terungkapa," kata Darwis di Jayapura, Sabtu (9/6). 
More..
Media Indonesia - Warga Diminta Bantu Aparat Ungkap Penembakan di Papua

June 6, 2012

Dunia benar-benar mengakui eksistensi pemimpin besar Papua, Benny Wenda dalam memperjuangkan kemerdekaan Papua dari kolonialisme Indonesia.
Kali ini giliran wikipedia, sebuah ensiklopedia internasional yang memasukan tokoh kaliber dunia, Benny Wenda sebagai putra terbaik Papua yang satu-satunya tercatat dalam wikipedia.

Tanpa ada sedikitpun kelemahan yang yang sering difitnahkan oleh kolonial Indonesia, Benny Wenda secara meyakinkan diakui oleh wikipedia sebagai tokoh besar Papua.
Benny Wenda adalah seorang tokoh terkemuka di kancah internasional untuk gerakan kemerdekaan Papua Barat dan telah menjadi tamu khusus di Parlemen Inggris, PBB dan Parlemen Eropa sebagai wakil rakyat Papua
Papua Merdeka!!

Senator Richard Di Natale, Hijau juru bicara Papua Barat, mempertanyakan Senator Bob Carr tentang pertemuan terakhir dengan Menteri Luar Negeri Indonesia, mencari informasi tentang apakah masalah Papua Barat dibesarkan di pertemuan ini.

Senator Ricard Di Natale
Hukum dan Konstitusi Urusan Legislasi Komite - 24 Mei 2012 - Jaksa Agung Portofolio - Polisi Federal Australia

Senator Di Natale: Saya memiliki beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan peran AFP dalam pelatihan bahasa Indonesia aparat keamanan di wilayah Papua Barat. Secara khusus, Anda hanya dapat menguraikan sifat dari bantuan dan pelatihan yang sedang diberikan kepada pasukan keamanan Indonesia di Papua Barat?

Bapak Drennan: Kami tidak memberikan pelatihan kepada pasukan Indonesia di Papua Barat.

Senator Di Natale: Detasemen 88?

Bapak Drennan: Kami menyediakan pelatihan untuk Detasemen 88 kembali di Jakarta, dengan eksekutif mereka dalam penyelidikan senior mereka, atau kita menyediakan kursus pelatihan di Pusat Jakarta kami untuk Kerjasama Penegakan Hukum, yang merupakan perguruan tinggi pelatihan bersama di Semarang dimana kita melatih bahasa Indonesia Polri berbagai macam disiplin ilmu yang berbeda.

Senator Di Natale: Saya kira saya akan ulang kata-kata itu. Pasukan Indonesia mungkin dilatih di luar Papua Barat. Saya tertarik pada kekuatan yang mungkin aktif di Papua Barat dan yang dilatih oleh AFP.

Bapak Drennan: Sekarang saya rasa kita harus cukup jelas mengenai hal ini. Kami tidak melatih orang, Kepolisian Republik Indonesia, untuk melakukan peran di Papua Barat. Kami terlibat dalam pelatihan Polisi Nasional Bahasa Indonesia dalam berbagai forensik, investigasi dan disiplin hukum intelijen penegakan yang kebanyakan difokuskan pada kejahatan terorganisir dan terorisme Melawan serius.

Senator Di Natale: Oke, apakah ada definisi untuk kontraterorisme?

Bapak Drennan: Saya kira ada satu cukup kompleks bahwa PBB memiliki.

Senator Di Natale: Tapi apakah ada satu yang AFP menggunakan meskipun?

Bapak Drennan: Saya kira dalam istilah awam, melawan terorisme adalah di mana kita melawan aksi teroris yang ditujukan ke pemerintah negara tertentu. Jadi bagi kami, di mana ada orang yang terinspirasi untuk melakukan kegiatan teroris di Australia, yang didasarkan pada kegiatan pemerintah atau negara secara keseluruhan. Di Indonesia, itu akan menjadi yang sifatnya serupa. Mereka mungkin akan memiliki definisi sendiri, tetapi cukup banyak pada garis itu.

Senator Di Natale: Mungkin saya diberikan contoh. Pada bulan Oktober 2011 ada tindakan keras pada Kongres Papua Damai, ada 400 orang yang ditangkap, ada beberapa orang tewas dan telah terjadi penyelidikan mengikuti. Apakah yang didefinisikan sebagai kegiatan teroris?

Bapak Drennan: Tentu saja dari kami, tidak. Tapi saya berpikir bahwa untuk mana Anda akan pergi di sini: kita tidak memberikan pelatihan taktis yang akan terlibat dalam masalah ketertiban umum, dan bagi saya itu adalah jenis masalah yang Anda gambarkan di sana-yang bersifat ketertiban umum.

Senator Di Natale: Jadi dapat Anda mungkin hanya garis besar yang sedikit lebih rinci? Saya sangat tertarik untuk memahami apa jenis pelatihan yang diberikan-hanya sifat pelatihan.

Bapak Drennan: Ya, tentu saja. Pertama, kami telah melatih lebih dari 10.000 aparat penegak hukum melalui JCLEC dari 49 negara yang berbeda dan lebih dari 455 program pelatihan yang berbeda. Jenis-jenis pelatihan yang dilakukan di sana-

Senator Di Natale: Maaf, saya berbicara secara khusus tentang Indonesia di sini. Anda mengatakan hukum 10.000 petugas penegak-yaitu secara total?
Bapak Drennan: Hal ini secara total, tetapi sejumlah besar dari mereka akan menjadi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bapak Negus: Senator, tepat sebelum Anda melanjutkan, cukup membuat satu titik jelas: apa Komisaris Wakil berbicara tentang adalah JCLEC, yang merupakan Pusat Kerja Sama Penegakan Hukum. Ini adalah tempat pelatihan berlangsung, sehingga akan Detasemen 88 anggota yang akan dilatih di sana dan juga di Jakarta. Namun 49 negara telah diwakili dalam pelatihan di sana, termasuk Australia dan negara-negara regional. Ini adalah fasilitas pelatihan kontraterorisme, tetapi juga melatih dalam berbagai kegiatan kejahatan transnasional. Saya pikir sekarang kami memiliki spesifik apa Detasemen 88 anggota akan dilatih di dalam lingkungan tersebut, jadi saya akan membiarkan Komisaris melanjutkan.

Senator Di Natale: Oke, bagus.

Bapak Drennan: Tentu saja dalam penyelidikan kejahatan, menanggapi kimia, biologi, radiologi dan nuklir dan peristiwa pasca-bom analisis ledakan. Jadi kita berbicara tentang disiplin ilmu forensik dan investigasi penegak hukum. Tetapi mungkin penting untuk dicatat bahwa prinsip-prinsip hak asasi manusia tentu tertanam dalam program JCLEC seperti akuntabilitas polisi, dan mereka yang tertanam dalam, atau tergabung dalam, skenario berbasis kegiatan. Jadi kita memastikan ada tema yang pasti hak asasi manusia dan akuntabilitas polisi dalam pelatihan yang kami sediakan.

Senator Di Natale: Oke, saya kira masuk ke jantung, jelas, dari keprihatinan saya tentang masalah ini. Ada, misalnya, sejumlah pelanggaran HAM yang dilakukan di sini. Human Rights Watch melaporkan pada tahun 2007 dan 2009 yang Detasemen 88 petugas yang sebenarnya ditangkap karena pelanggaran HAM-penyiksaan dan sebagainya pengunjuk rasa. Apakah ada pengamanan di tempat untuk memastikan bahwa pelatihan yang ditawarkan-jelas saja bahwa ada fokus pada hak asasi manusia, tetapi ada pelatihan lain yang telah Anda tetapkan-tidak digunakan dengan cara yang berarti bahwa orang yang terlibat dalam protes damai benar-benar akan dikenakan pelanggaran hak asasi manusia sebagai hasil dari pelatihan yang diberikan oleh AFP?

Bapak Drennan: Sifat dari pelatihan kami menyediakan adalah tentang investigasi, intelijen penegak hukum, dan forensik .. Ini bukan orientasi taktis. Hal ini tidak berfokus pada bagaimana Anda dapat mengendalikan orang dalam situasi kekacauan publik, dan bukan tentang taktik yang terlibat dalam resolusi konflik bersenjata. Ini adalah tentang aspek-aspek kepolisian-penyelidikan, penegakan hukum, intelijen dan forensik-jadi saya di sedikit bingung tentang bagaimana Anda benar-benar bisa menggunakan mereka dalam jenis kasus yang Anda bicarakan.

Senator Di Natale: Ini adalah informasi hanya yang bermanfaat.
Bapak Negus: Para komandan bahwa perguruan tinggi pelatihan tertentu adalah seorang aparat AFP, jadi kami memiliki beberapa kontrol atas apa yang disampaikan di kelas. Sekali lagi, orang itu akan pergi ke Indonesia dan negara mana peserta dari pasti akan berbicara dengan dan menanamkan nilai-nilai yang kita bersikeras atas di negeri ini sebagai terpenting dalam kepolisian di seluruh wilayah. Ini adalah kesempatan di negara-negara mungkin kurang beruntung dari kita untuk menanamkan beberapa kondisi hak asasi manusia dan beberapa metode taktis sekitar forensik dan investigasi yang kita bicarakan di sini, tetapi melakukannya dengan cara yang menghormati martabat manusia dengan benda lainnya yang lingkungan. Jadi saya pikir bahwa itu adalah kesempatan yang sangat berharga untuk mempengaruhi kegiatan regional di seluruh bagaimana polisi melakukan penyelidikan perilaku.

Senator Di Natale: Saya rasa yang mengarah pada kemudian ke pertanyaan berikutnya: sepertinya kita tidak melakukan apapun untuk selalu memberikan kontribusi pada situasi di Papua Barat, tetapi tidak menimbulkan pertanyaan tentang apakah kita benar-benar mencapai apa-apa. Mungkin kami tidak menyebabkan kerusakan tetapi kita membuang-buang uang kita? Ada sejumlah pejabat Detasemen 88, misalnya. Sydney Morning Herald melaporkan pada 2010 bahwa ada seorang pejabat Australia dikirim untuk menyelidiki klaim bahwa Detasemen 88 telah separatis brutal. Ada sejumlah laporan. Ada yang saya singgung sebelumnya tentang tindakan keras pada bulan Oktober 2011 dimana 400 orang ditangkap. Mengingat hal-hal yang terjadi, apakah ada evaluasi tentang apakah pelatihan-khususnya seperti yang Anda katakan, yang memiliki fokus pada hak asasi manusia adalah mencapai sesuatu?

Bapak Drennan: Mungkin cara yang paling berguna untuk menunjukkan bagaimana berguna itu, adalah bahwa sejak 2001, saya pikir, telah ada lebih dari 500 teroris ditangkap dan diadili di Indonesia, dan selama periode itu telah terjadi sejumlah serangan teroris di mana warga Australia tewas. Kemampuan Kepolisian Negara Republik Indonesia, melalui Detasemen 88 yang melakukan banyak penyelidikan kontra-terorisme mereka, mengganggu kegiatan teroris dan menuntut mereka melalui pengadilan merupakan langkah yang signifikan, saya pikir, dan tentu saja menunjukkan bahwa jenis-jenis keterampilan dan pelatihan kami menyediakan untuk Kepolisian Republik Indonesia sangat, sangat sukses.

Senator Di Natale: Tentu, dan saya mengambil titik Anda, tidak muncul bahwa telah terjadi keberhasilan yang signifikan dalam hal operasi kontraterorisme. Saya kira perhatian terutama beberapa tahun terakhir, karena kita telah begitu sukses, adalah bahwa beberapa upaya telah bergeser dari kontraterorisme untuk melawan separatisme dan kita sudah mendapat situasi sekarang di mana kami terus melatih Detasemen 88 dan mencurahkan sumber daya ke unit yang tapi fokus mereka sekarang telah bergeser ke arah Papua Barat dan kita telah melihat mereka mengambil keterlibatan sangat aktif di wilayah itu. Adalah bahwa setiap memprihatinkan? Apakah sudah ada diskusi apapun? Apakah ada evaluasi berlangsung tentang apakah kita terus dalam peran tersebut? Karena kita telah berhasil, kita mungkin sekarang perlu untuk angin sesuatu kembali sedikit?

Bapak Drennan: Senator, saya meyakinkan Anda bahwa meskipun ada cukup sukses di sana oleh Kepolisian Republik Indonesia, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Keterlibatan yang kita miliki dengan terus Detasemen 88 difokuskan dalam melawan terorisme, tetapi tidak berfokus pada daerah lain. Sekali lagi, jika saya kembali ke jenis pengetahuan dan keterampilan yang kami berikan mereka pelatihan, pelatihan yang difokuskan pada penyelidikan.

Jika mereka untuk menyelidiki hal-hal lain dengan menggunakan pelatihan yang kami berikan mereka, sekali lagi saya berpikir bahwa akan menjadi hasil yang baik karena didasarkan pada aturan hukum. Hal ini didasarkan pada menuntut orang-orang melalui proses hukum dan menuntut mereka ke pengadilan. Saya memahami titik Anda membuat bahwa mereka mungkin terlibat dalam kegiatan kontra-separatis, tapi saya mengatakan bahwa kita menyediakan mereka pelatihan dalam kaitannya dengan penyelidikan, dan penyelidikan yang mendukung penegakan hukum dan penuntutan. Terlepas dari apa jenis kejahatan yang mungkin, jika mereka menggunakan keterampilan dan menempatkan mereka untuk tujuan yang baik dalam menuntut orang sebelum pengadilan dan pengadilan yang menghukum mereka, maka saya pikir itu adalah hasil yang baik.

Tapi, kembali ke titik, kita terus-menerus terlibat dengan mereka pada aspek melawan terorisme. Anda akan lihat dari media baru-baru bahwa masih banyak aktivitas terjadi di Indonesia dari teroris sehingga sangat penting bagi kami untuk terus mendukung mereka dalam upaya-upaya.

Senator Di Natale: Saya kembali ke masalah itu. Mengapa repot-repot dengan aspek hak asasi manusia dari pelatihan jika muncul bahwa kami tidak mendapatkan di mana saja dalam hal itu? Mengapa tidak memfokuskan secara eksklusif pada aspek kontraterorisme dari pekerjaan?

Bapak Negus: Saya heran Anda pernah menyarankan kita berhenti melakukan pelatihan HAM dalam setiap bagian dari wilayah tersebut.
Senator Di Natale: Saya tidak suka melihat uang terbuang.

Bapak Negus: Hal-hal ini progresif. Anda harus berinvestasi. Kenyataannya adalah ada hampir 400.000 polisi di Kepolisian Republik Indonesia jika Anda pergi di seluruh nusantara. Ini adalah organisasi besar. Kita berfokus pada ujung atas ini di Jakarta, di mana kantor senior mereka adalah. Kami berusaha untuk mengubah sikap dan kita telah melihat bahwa dalam dekade terakhir dari bom Bali pada tahun 2002 dengan apa yang terjadi dengan bom Marriott dan Ritz-Carlton dengan tingkat profesionalisme dan kemampuan forensik. Kami memiliki tim forensik datang ke Australia dari polisi Indonesia dan membantu dalam kebakaran hutan di Victoria mengidentifikasi tubuh. Ini tidak akan mungkin terjadi 10 tahun lalu. Jadi kemampuan bahasa Indonesia ada di sana. Kami bekerja di tingkat tertinggi untuk menampilkan kepada mereka macam nilai-nilai dan kegiatan yang kita lakukan di negara ini, dan saya pikir itu adalah investasi yang berharga. Kami harus realistis: dengan 400.000 polisi akan ada episode dimana standar mungkin tidak dengan apa yang kita harapkan di negara ini, tapi saya pikir upaya berharga. Tentu saja, jika kita akan memberikan pelatihan, kami memastikan bahwa kami menyediakan dengan cara kita merasa nyaman dengan. Yang akan melanjutkan cara itu.

Senator Di Natale: Apakah ada keterlibatan operasional dalam apa AFP lakukan dengan Detasemen 88?
Bapak Negus: Tidak
Senator Di Natale: Oke. Mana mungkin ada tuduhan serius oleh organisasi yang kredibel seperti Human Rights Watch, apakah Anda bekerja sama sekali dengan pihak berwenang Indonesia untuk menjamin bahwa materi tersebut sedang diselidiki sepenuhnya? Apakah Anda mendapatkan penjelasan tentang itu? Apakah itu dalam mandat Anda?

Bapak Negus: Tidak, tidak. Indonesia adalah negara berdaulat, dan sementara, jika hal-hal menjadi perhatian kita, mereka pasti akan dilaporkan kembali melalui jalur yang tepat dan kami akan berbicara dengan DFAT untuk membuat pendekatan yang tepat, di Indonesia kita tidak memiliki peran dalam hal itu.

Senator Di Natale: Terima kasih.
 by, Victor Yeimo 
Victor Yeimo ( Jubir KNPB)
Sejak awal kami berikrar bersama massa rakyat kami, rakyat bangsa West Papua bahwa perjuangan kami adalah perjuangan yang damai. Kami manusia bertabat yang sangat memahami arti kemanusiaan, keadilan, dan demokrasi. Kami sangat yakin bahwa perjuangan damai adalah satu-satunya metode dalam perjuangan kami menuntut hak kami sebagai suatu bangsa yang layak merdeka diatas tanah kami.

Kami sangat meyakini politik kolonialisme Indonesia diatas tanah kami, bahwa Indonesia dengan kekuatan hukum terus menghukum aktivis KNPB tanpa keadilan; Indonesia dengan kekuatan TNI/Polri terus menangkap, mengintimidasi, meneror dan membunuh aktivis West Papua guna mendegradasi gerakan perjuangan damai yang dilakukan oleh KNPB.

Juga, kami sangat yakin bahwa media cetak maupun elektronik dipakai oleh Indonesia sebagai alat propaganda penguasa agar mampu mempolarisasi opini nasional Indonesia maupun internasional dengan membuat berita-berita palsu untuk memperburuk citra gerakan damai yang kami lakukan di West Papua.

Oleh karenanya, bersama rakyat kami, bersama leluhur kami, bersama tulang-belulang yang bertebaran diatas tanah surga, bersama cucuran darah dan air mata rakyat pemilik negeri, dan bersama Allah moyang kami bangsa Papua, demi pembebasan untuk perdamaian dunia, kami katakan dengan tegas bahwa kami tidak akan mundur satu langkah pun dari garis perlawanan, walau hilang patriot kami, tidak akan mampu engkau goyah garda revolusi kami, sebab hanya ada satu kata “LAWAN” dalam setiap darah yang mengalir di tubuh kami.

June 05, 2012
 Di sesi UPR sidang Dewan HAM PBB, mereka menilai masih banyak pelanggaran HAM di Papua.

Laporan pelaksanaan Hak Asasi Manusia di Indonesia saat ini sedang dikaji oleh Dewan HAM PBB dalam rangkaian sesi pembahasan Universal Periodic Review, yang berlangsung sejak 23 Mei lalu di Jenewa. Dalam forum ini, setidaknya ada delegasi dari 13 negara yang mempertanyakan tentang Papua.

Ada delegasi dari lima negara yang secara spesifik menanyakan serangkaian kekerasan di Papua yang pelakunya tak kunjung terungkap. Demikian ungkap Direktur Imparsial, Poengki Indarti, melalui pesan elektroniknya, Minggu, 27 Mei 2012.

"Lima Negara yakni Jerman, Kanada, Inggris, Belanda dan Perancis, yang menunjukan perhatian mereka dan menanyakan tentang Papua. Khususnya terkait masalah HAM, pembela HAM, kasus penyiksaan serta serangkaian kasus kekerasan yang masih kerap terjadi, tapi aktor dan pelakunya tidak pernah terungkap," kata Poengki.

Kelima negara itu menyatakan, di Papua sering terjadi penembakan terhadap warga sipil, tapi Polisi tidak pernah bisa menangkap para pelaku. "Pelanggaran HAM sering terjadi di Papua, khususnya di area Freeport dan Puncak Jaya, di mana banyak berjatuhan korban meninggal dunia dan luka-luka akibat penembakan-penembakan yang dilakukan kelompok tak dikenal," ucapnya.

"Polisi selalu gagal memburu para pelaku, meskipun ada banyak satuan keamanan yang ditempatkan di Freeport dan Puncak Jaya, antara lain aparat kepolisian, TNI dan intelejen," lanjutnya.

Bahkan, sambung Poengki, kelima negara itu memandang kekerasan cenderung meningkat pada hari-hari tertentu di Papua. "Kekerasan yang dilakukan kelompok tak dikenal, yang diduga dilakukan oleh aparat keamanan Indonesia, meningkat tajam selama peringatan hari-hari bersejarah di Papua," tutur Poengki.

Poengki mencontohkan, pada tanggal 1 Desember dan pada acara-acara khusus, misalnya Kongres Rakyat Papua Ke-III pada bulan Oktober 2011, dan acara West Papua National Committee seminar di bulan Agustus 2011.

Kelima negara itu juga mempertanyakan pembatasan kebebasan berekspresi di Papua. "Di tahun 2011, aparat keamanan Indonesia membubarkan Kongres Rakyat Papua dan menangkap lebih dari 200 orang. Para pemimpin kongres ditahan dan proses pidana dengan dakwaan makar," jelas Poengki.
Poengki melanjutkan, saat ini masyarakat asli Papua masih selalu dicurigai dan banyak yang dianggap pemberontak. Orang-orang asli Papua masih distigma sebagai separatis.
"Hal ini juga digunakan oleh Pemerintah Indonesia dalam membuat kebijakan, misalnya ketika pemerintah membuat satu kebijakan tentang intelejen yang mengijinkan intelejen untuk menginterogasi, menyadap, dan mengecek arus keuangan seseorang yang diduga separatis," paparnya.

Ketimbang memenuhi janjinya untuk mengadakan dialog dengan rakyat
Papua, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono malah justru lebih memfokuskan perhatian kepada percepatan pembangunan di Papua dengan mendirikan Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B), yang lebih menitikberatkan pada isu pembangunan.
"Ironisnya, pembangunan yang dilaksanakan di Papua tidak berdasarkan partisipasi rakyat, contohnya proyek MIFEE yang menjadi proyek Pemerintah Pusat yang justru meminggirkan orang asli Papua".

Terkait sejumlah pertanyaan dari kelima negara itu,  Pemerintah Indonesia yang diwakili Menteri Luar Negeri tidak memberikan jawaban yang jelas selama sesi review UPR tersebut berlangsung. Pemerintah juga dianggap tidak memberikan informasi terkini tentang Papua di dalam laporan UPR 2012.

Rekomendasi dari kelima negara itu yakni:

1. Mendesak Pemerintah Indonesia untuk melaksanakan dialog dengan perwakilan Papua; 
2. Mendesak Pemerintah Indonesia untuk melanjutkan reformasi sektor keamanan: TNI, Polisi dan Intelejen;
3. Mendesak Pemerintah Indonesia untuk melindungi Para Pembela HAM dan Rakyat Papua dari tindak kekerasan;
4. Mendesak Pemerintah Indonesia untuk melibatkan partisipasi rakyat dalam pembangunan di Papua;

June 4, 2012

Legenda,--Penembakan terhadap warga Jerman, Dietmar Pieper, pada Selasa (29/5) adalah sebuah konspirasi besar NKRI untuk mengeliminasi desakan internasional tentang keterlibatannya dalam pelanggaran HAM di Papua. Penembakan ini tampaknya sangat erat kaitannya dengan teguran keras kepada Indonesia oleh dewan HAM PBB saat sidang di sana.

Teguran keras itu berkaitan dengan TNI/Polri yang merupakan aktor kekerasan dan pelanggaran HAM berat di Papua. Apalagi, Jerman juga merupakan negara yang terang-terangan menegur Indonesia dalam sidang itu.

Juru Bicara Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Victor Yeimo, di Jayapura, Rabu (30/5), mengatakan pihaknya menilai dengan cermat bahwa penembakan ini adalah murni konspirasi negara untuk mengambinghitamkan orang Papua

June 3, 2012

First Political Advisor, Richard Kaltongga, has said the Prime Minister’s Office continues to sympathize with the West Papua issue contrary to media reports and accusations however in order for a truly effective approach to be made, the Vanuatu Government must be on good terms with the Indonesian Government. 

Kaltongga stated: “The issue of West Papua must be separated from Vanuatu’s bilateral relationship with Indonesia in light of the potential benefits that could come to Vanuatu from such a relationship. Irresponsible statements in the media will only jeopardize any initiative by Vanuatu to establish the appropriate rapport with the Government of Indonesia. 
More>>
Yan Kristian Warinussi
Pelaku penembakan warga Jerman, Pieter Dietmar Helmet (55) di Pantai Base-G, Jayapura, Papua, Selasa (29/5) kemarin adalah murni oleh oknum-oknum aparat kemananan yang mempunyai kepentingan terhadap konflik di tanah Papua.

Demikian penegasan Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari, Yan Christian Warinussy, ketika menghubungi suarapapua.com, Rabu (30/5) siang tadi, dari Sorong, Papua Barat.
Menurut Warinussy, dari keterangan yang disampaikan saksi-saksi disekitar pantai, dapat memberikan sebuah kesimpulan bahwa pelaku penembakan adalah murni oleh oknum aparat keamanan.

Unordered List

Blog Archive

Blogger news

Blogger templates

Content left

About

Follow Us

Blogroll

Labels

Media And Lengendaris West Papua

About Me

My Photo
Voice Of Baptist Papua
Papua, Papua barat/Indonesia, Indonesia
Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua tidak akan pernah memilih diam ketika umat ditintas dan akan terus bersuara sampai keadilan benar-benar terjadi di tanah papua
View my complete profile

Followers

West Papua Media Alerts

Free West Papua News

Random Post

Conflik West Papua

Conflik West Papua
Political conflict in Indonesia, Indonesia failed to fulfill the mandate of democracy and reform, the People of Papua became targets and victims of human rights violations

Legendary Papuan tribe inhabiting the Pacific

Random Post

Featured Post 7

Your Comments

Featured Post 8

There was an error in this gadget

Popular Posts

Recent Posts

Turius Wenda - Find me on Bloggers.com

Text Widget