Aktivis Papua Barat protes di Darwin menjelang pemilu presiden di Indonesia

Ilustrasi Papua Merdeka

Darwin, Protes Free West Papua telah menunjukkan luar konsulat Indonesia di Darwin karena masyarakat Teritorial Utara Indonesia pergi ke tempat pemungutan suara.
Kelompok, Teritori untuk Free West Papua, mengatakan protes mendukung Papua berjuang untuk kemerdekaan mereka dari 51 tahun pemerintahan Indonesia.
Aktivis mengatakan protes itu sekitar lebih dari mendukung hak orang Papua 'untuk kemerdekaan dari pemerintahan Indonesia.

Read More

Mixed reaction to MSG's response to West Papua group

There's been mixed reaction to the Melanesian Spearhead Group's decision on a bid by a West Papuan group to become a member.

There's a mixed reaction to the Melanesian Spearhead Group's response to a membership application by West Papuans. At their recent summit in Port Moresby MSG leaders agreed to work more proactively with Jakarta on addressing development needs of the indigenous Melanesians of Indonesia's Papua region. However the MSG has rejected a formal membership bid by the West Papua National Coalition for Liberation.

The coalition lodged its application over a year ago. However the MSG postponed its decision on the application pending a report from an MSG Foreign Ministers fact-finding mission to Indonesia's Papua region in January. Vanuatu boycotted that trip because it felt the mission's programme would not allow the MSG to obtain credible information to fulfill the MSG Leader's mandate, around making a decision on the membership bid. The Foreign Ministers were in Papua province for a matter of hours. One of them, Clay Forau of Solomon Islands, says he came away with a distinct impression of a region developing well.

Read More

Chairman says VCC will take up West Papua case

Vanuatu Christian Council (VCC) Chairman, Anglican Bishop James Ligo, says the VCC will take up the West Papua case in its Annual General Meeting next week, emphasising its firm stand to work with the new Government to make West Papua its priority.

He says the VCC is taking up the case because it has become clear that the caretaker Government of Prime Minister Sato Kilman has gone astray from the original focus of the Founding Fathers of the Struggle that called for the people of West Papua to be free of Indonesian slavery to decide their own destiny.

As the Chairman of VCC, the Bishop says he does not see any reason at all why the Government has not taken up the plight of the “brothers and sisters” of West Papua.

Read More

Analysts: President of Indonesia SBY Papua Inappropriate Questions Complain

SBY

Written By Voice Of Baptist Papua
By, K. Yudha Wirakusuma - Okezone

JAKARTA - President Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) in his speech when launching the Journal of Strategic Review and Strategic Review Forum, are having trouble dealing with conflict in Papua.

Papua observers said Frans Ansanay, pastas were so out of a head of state.

"Actually this way, a head of state of Indonesia is not just deliver it. That suggests the government is not able to deal with Papua. Eksesnya will lead to strengthened alibi Papuans have been saying is not part of Indonesia, so naturally can not be taken care of, "Frank said while talking to Okezone, Wednesday (18/07/2012).

He added that the difficulty to reduce conflicts in the world of Paradise because of the absence of honest intentions of the government to build Papua.

"What is true in Papua? I think from Papua or West Irian in Homeland captured today, the government of Indonesia to Papua dishonest build the promised prosperity, "he said.

So, he said, the failure of the various regulations related to special autonomy in 2001 need to be evaluated.

"I megusulkan volume II establishment of special autonomy for Papua establish themselves with their own frame of mind," he explained.

"So the acceleration was released by the Papuans themselves, let it set itself, with a record of not asking for independence," he said.

Earlier, Yudhoyono admitted to date has not yet get the formula to reduce konlfik in Papua.

"We found a good solution to the conflict in Aceh, and communal conflict in Ambon and Poso. However, this formula does not fully apply to Papua, which require different types of solutions, "said Yudhoyono, yesterday Tuesday, July 17th.

SBY admitted to not stop to figure out the conflict that was happening. By understanding the conflict, he would be easily to make a decision.

"I'm always interested to learn more. Every detail no matter how small helps my decision. Each new fact helped me better judgment. The point is that different conflict requires a different solution, "he explained.

Read More

Merlu Australia bekerja menuju solusi Papua

Merlu Australia Bob Carr

Menteri Luar Negeri Australia Bob Carr mengatakan dia diam-diam bekerja sama dengan Indonesia dalam masalah hak asasi manusia di provinsi bermasalah Papua.

 
Sebuah media Indonesia scrum menunggu Menteri Luar Negeri Australia Bob Carr, saat ia mengunjungi sebuah klinik obat di Yogyakarta.

 
Sebuah media Indonesia scrum menunggu Menteri Luar Negeri Australia Bob Carr, saat ia mengunjungi sebuah klinik obat di Yogyakarta.

Masalah telah berkobar di wilayah tersebut dalam beberapa bulan terakhir, dengan tentara yang dituduh membunuh seorang pemimpin separatis ketika mencoba untuk menangkapnya, dan akan mengamuk kekerasan di sebuah desa kecil.

Senator Carr, yang saat ini dalam kunjungan empat hari ke Indonesia, mengatakan standar hak asasi manusia akan lebih baik dipelihara jika sistem peradilan kuat.

"Sebuah proses pengadilan yang adil dan transparan ketika indonesian hukum dilanggar,

"Dan menteri luar negeri Indonesia menerima bahwa dalam pertemuan pertama kami kembali pada bulan Maret di hari pertama saya sebagai menteri luar negeri. Dan saya menyadari bahwa ketulusan dan Presiden," kata Senator Carr.

Ini adalah kunjungan pertama sang senator untuk negara strategis penting, dan dia bilang dia berencana membangun pada pekerjaan yang baik dilakukan oleh pemerintah sebelumnya.

Dia mengatakan ia ingin melayang hubungan luar tema konstan seperti penyelundupan manusia.

Ia menghabiskan kemarin memeriksa proyek-proyek yang telah diuntungkan dari uang bantuan Australia, dan mengatakan kunjungan ini adalah tentang bekerja pada sebuah hubungan penting dan menjaganya agar tetap rusak.

Bob Carr bertemu dengan timpalannya menteri Bahasa Indonesia pada hari Senin.

Sumber: http://www.radioaustralia.net.au/international/

Read More

Mako Tabuni Ditembak Karena Bahaya bagi RI Atas Papua Merdeka

Legenda-Papua,--Mako Tabuni menjadi berita lagi. Dia ditembak polisi dalam upaya penangkapan, Kamis (14/6/2012), karena dianggap melakukan perlawanan.

Kapolda Papua Irjen Bigman L Tobing, seperti diberitakan TRIBUNnews.com, menjelaskan, Mako Tabuni tewas diterjang peluru aparat saat hendak diamankan anggota Tim Khusus Reskrim Polda Papua di simpang tiga pangkalan ojek, Perumnas 3 Waena, Jayapura, Provinsi Papua.

Menyusul tewasnya Mako Tabuni, sekelompok orang melakukan kekerasan. Empat orang korban luka. Mereka adalah Indra, Endi Karapa, Jabar Marzuki, dan Abdul Azis.

Siapakah Mako Tabuni? Belum banyak penjelasan mengenai pria berwajah Papua ini. Mako Tabuni tercatat sebagai Ketua I Komite Nasional Papua Barat (KNPB).

Tujuan komite ini jelas, memperjuangkan kemerdekaan Papua. Logo organisasi KNPB berlatar belakang merah, dengan gambar bintang dan Pulau Papua.
Mako Tabuni diberitakan website Central Democracy, sebuah lembaga demokrasi, HAM, dan kemerdekaan tertanggal tanggal 9 April 2012.

Banyak Berita lain terkait Mako Tabuni Versi Indo-Media

• Kronologi Rusuh Waena Jayapura
• Penemuan Dokumen Papua Merdeka
• Papua Aman, kata Istana
• SBY Curigai Pihak Asing

Di situ, Mako Tabuni --pria asal Wamena-- dikutip mengatakan: “Kami tidak pernah lupa akan sejarah bangsa Papua Barat, sehingga KNPB dibentuk sebagai media untuk memediasi dan menyuarakan aspirasi rakyat Papua Barat, dan menghidupkan kembali sejarah yang dulu pernah ada.”

Mako Tabuni menjelaskan, Komite Nasional Papua Barat atau KNPB didirikan sejak tahun 1961 silam oleh "tokoh-tokoh nasionalis Papua".
Selama ini, publik mengenai organisasi yang memperjuangkan kemerdekaan Papua adalah OPM atau Organisasi Papua Merdeka.

Mako Tabuni menjelaskan tentang KNPB di Lapangan Makam They Eluay, salah satu tokoh Papua yang tewas 10 November 2001. Makam itu terletak di Sentani.

Ribuan orang dilaporkan hadir ketika Mako Tabuni berbicara.
They adalah salah satu pemimpin Papua. Secara resmi ia Ketua Presidium Dewan Papua. Kematiannya yang misterius menimbulkan pertanyaan. Sampai sekarang.

Mako Tabuni menjelaskan, pada tahun 1961 KNPB sudah lahir dengan nama Komite Nasional Papua (KNP). Tujuannya, kata dia, memperjuangkan kemerdekaan Papua Barat menjadi sebuah negara yang merdeka dan berdaulat.
“Kami hanya mengganti nama KNP menjadi KNPB, namun cita-cita perjuangannya sama, yakni perjuangkan kemerdekaan Papua Barat,” ujarnya kepada wartawan.

Mako Tabuni meyakini, sesuai dengan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa daerah-daerah jajahan di seluruh dunia harus dibebaskan, dan dibiarkan membentukan negara dan pemerintahaan sendiri.

“Wujud nyata dari perjuangan tersebut, KNP melahirkan New Guinea Raad atau perwakilan Papua untuk perjuangkan hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua Barat,” ujarnya seperti dikutip website Central Democracy.

Untuk itu, kata Mako, saat ini KNPB hanya menghidupkan kembali lembaga yang dulu pernah ada tetapi mati karena adanya perjanjian New York Agreement, dan proses pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) yang dianggap tidak demokratis.

Sebelum Mako Tabuni tewas, Papua terus memanas. Muncul sejumlah kasus penembakan misterius. Korbannya, antara lain, warga negara Jerman, seorang tukang ojek, dan seorang PNS Kodam setempat, serta tentara. Seorang mahasiswa tewas dikeroyok.
Belum ada penjelasan, apakah Mako Tabuni dan kelompok berada di belakang berbagai kasus kekerasan itu.
Di Jakarta, hari Kamis ini, Kepala Bagian Reserse Kriminal (Kabareskrim) Komjen Pol Sutarman mengatakan Polri sudah memiliki data siapa saja yang terlibat kerusuhan di Papua.

Saat ditemui di gedung DPR, Jakarta, ia mengatakan pihaknya akan pihaknya tengah melakukan penangkapan-penangkapan terhadap pelaku.

"Kita akan bersihkan seluruhnya. Seperti Aceh kemarin, kita turunkan tim, kelompok kita tangkap seperti di Aceh, sekarang kondusif," katanya.
Mengenai Mako Tabuni, Sutarman mengatakan Polri sudah menemukan kaitan Mako dengan sejumlah penyerangan dan pembunuhan di Papua.

Kekerasan di Papua belakangan ini bukan cuma di Jayapura, ibu kota Papua Barat. Rabu (13/6/2012) kemarin, 21 orang terluka terkena panah akibat bentrokan dua kelompok masyarakat di Kwamki Lama, Mimika.

Ikuti berita "Papua Memanas Versi Media Indoneseia" di sini 

• Polisi Temukan Pistol dan Peluru Dalam Tas Mako Tabuni
• Kronologi Rusuh Waena Jayapura
• Kapolda Papua: Rusuh Papua Akibat Penangkapan Mako Tabuni
• Polres Jayapura: Belum Ada yang Ditangkap Terkait Kerusuhan 
• Penggerebekan Markas OPM

Kasus-kasus Kekerasan di Papua

SEJAK 29 Mei-10 Juni 2012 terjadi tujuh kasus penembakan yang menewaskan warga sipil, aparat hingga turis asal Jerman bernama Pieter Dietmar Helmut (29/5), seorang pelajar SMU, Gilbert FM (4/6), dan sehari sesudahnya (5/6) anggota TNI, Pratu Doengki Kune.

Hari yang sama, jatuh korban warga sipil yaitu Iqbal Rivai serta Ardi Jayanto. Hari berikutnya, 6 Juni 2012, korbannya PNS Kodam Cenderawasih, Arwan Apuan, yang disusul penembakan terhadap Satpam Supermarket, Tri Sarono pada Minggu malam lalu (10/6).

Di Kampung Kulirik, Distrik Mulai, Kabupaten Puncak Jaya, seorang guru SD Inpres Dondobaga, Anton Arung Tambila juga ditembak oleh orang tak dikenal (OTK) pada 29/5 saat berada di warung kelontong.

Read More

OPM Claims, Not Responsible for Mysterious Shooting

Jayapura - Leader Free Papua Movement  (OPM)  Pekikir Lambert, based in Victoria Border Papua New Guinea (PNG) and Indonesia Papua did not claim responsibility for shooting a series of terror acts that occurred in Jayapura in the last two weeks.

'' We are not responsible in any shooting incident in Jayapura, and we did not know of those actions, even we are also confused who did it,'' said Lambert Pekikir OPM Revolutionary Command Indonesia-PNG border region, as confirmed by cell Tuesday, June 12th.To that end, he added, do not accuse the Government of Indonesia OPM as the perpetrators of a series of terror acts.

 '' Do not charge us, because we were not involved. OPM is also not always make the project the interests of civilian and military government of Indonesia,'' he said.In fact, he added, to stop the scapegoating of the group, has officially sent a letter to the government and the Indonesian military, that OPM was not responsible for the shooting of a series of terrorist acts. '' We write to Indonesia government and military, which stated no responsibility for the shooting range,'' he said.

Lamber Pekikir revealed, the company was preparing for the upcoming July 1st Anniversary of OPM. All organizations and political wing of the OPM is currently concentrating Anniversary OPM prepare, tai is definitely not to be connected with a series of shootings,'' he said.While a spokesman for the OPM Revolutionary Saul J Bomay also stressed that similar, that OPM was not responsible for terror acts ata shooting that occurred recently. 

'' Starting from the shooting of German citizens and residents who all happen in the city, we are not irresponsible,'' he said. He asked, the Indonesian police should immediately reveal who the true perpetrators of the shooting in Jayapura teros spreader, not just accusations. 

'' Do not just call OTK or OPM accused, but never could prove who the perpetrators of the shooting of a series of terror acts,'' he said.Saul J Bomay continue, if the government and the Indonesian authorities are not able to uncover a series of terror shootings should involve international institutions. '' If it was not able to reveal the apparatus Indonesia ya just international law,'' he explained

Source: Bintang Papua

Read More

Benny Wenda dalam Wikipedia sebagai Tokoh Terkemuka dunia

Dunia benar-benar mengakui eksistensi pemimpin besar Papua, Benny Wenda dalam memperjuangkan kemerdekaan Papua dari kolonialisme Indonesia.

Kali ini giliran wikipedia, sebuah ensiklopedia internasional yang memasukan tokoh kaliber dunia, Benny Wenda sebagai putra terbaik Papua yang satu-satunya tercatat dalam wikipedia.

Tanpa ada sedikitpun kelemahan yang yang sering difitnahkan oleh kolonial Indonesia, Benny Wenda secara meyakinkan diakui oleh wikipedia sebagai tokoh besar Papua.

Benny Wenda adalah seorang tokoh terkemuka di kancah internasional untuk gerakan kemerdekaan Papua Barat dan telah menjadi tamu khusus di Parlemen Inggris, PBB dan Parlemen Eropa sebagai wakil rakyat Papua

Papua Merdeka!!

Read More

Sikap dan Komitmen Patriot Komite Nasional Papua Barat (KNPB)

 by, Victor Yeimo 

Victor Yeimo ( Jubir KNPB)

Sejak awal kami berikrar bersama massa rakyat kami, rakyat bangsa West Papua bahwa perjuangan kami adalah perjuangan yang damai. Kami manusia bertabat yang sangat memahami arti kemanusiaan, keadilan, dan demokrasi. Kami sangat yakin bahwa perjuangan damai adalah satu-satunya metode dalam perjuangan kami menuntut hak kami sebagai suatu bangsa yang layak merdeka diatas tanah kami.

Kami sangat meyakini politik kolonialisme Indonesia diatas tanah kami, bahwa Indonesia dengan kekuatan hukum terus menghukum aktivis KNPB tanpa keadilan; Indonesia dengan kekuatan TNI/Polri terus menangkap, mengintimidasi, meneror dan membunuh aktivis West Papua guna mendegradasi gerakan perjuangan damai yang dilakukan oleh KNPB.

Juga, kami sangat yakin bahwa media cetak maupun elektronik dipakai oleh Indonesia sebagai alat propaganda penguasa agar mampu mempolarisasi opini nasional Indonesia maupun internasional dengan membuat berita-berita palsu untuk memperburuk citra gerakan damai yang kami lakukan di West Papua.

Oleh karenanya, bersama rakyat kami, bersama leluhur kami, bersama tulang-belulang yang bertebaran diatas tanah surga, bersama cucuran darah dan air mata rakyat pemilik negeri, dan bersama Allah moyang kami bangsa Papua, demi pembebasan untuk perdamaian dunia, kami katakan dengan tegas bahwa kami tidak akan mundur satu langkah pun dari garis perlawanan, walau hilang patriot kami, tidak akan mampu engkau goyah garda revolusi kami, sebab hanya ada satu kata “LAWAN” dalam setiap darah yang mengalir di tubuh kami.

June 05, 2012

Read More

Pelaku Penembakan Warga Jerman Adalah Oknum Aparat

Yan Kristian Warinussi

Pelaku penembakan warga Jerman, Pieter Dietmar Helmet (55) di Pantai Base-G, Jayapura, Papua, Selasa (29/5) kemarin adalah murni oleh oknum-oknum aparat kemananan yang mempunyai kepentingan terhadap konflik di tanah Papua.

Demikian penegasan Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari, Yan Christian Warinussy, ketika menghubungi suarapapua.com, Rabu (30/5) siang tadi, dari Sorong, Papua Barat.

Menurut Warinussy, dari keterangan yang disampaikan saksi-saksi disekitar pantai, dapat memberikan sebuah kesimpulan bahwa pelaku penembakan adalah murni oleh oknum aparat keamanan.

Read More

Menlu RI Marty Natalegawa Berbohong Dalam Sidang UPR PBB, Pemerintah RI di Tekan Soal HAM

UN

Beberapa jam lalu, catatan HAM Indonesia ditinjau oleh Dewan HAM PBB dalam sidang periodik ke-13 di Jenewa, Swiss. Isu-isu kunci, seperti perlindungan atas kebebasan beragama atau situasi HAM di Papua, diangkat oleh banyak negara anggota PBB yang turut dalam kajian HAM.
Banyak anggota Komisi HAM Asia atau AHRC (Asian Human Rights Commission) dan organisasi-bawahannya ALRC (Asian Legal Research Center) prihatin dengan penegakkan HAM di Indonesia. Atas situasi diskriminatif yang dialami kaum minoritas di Indonesia, Swedia, Jerman dan Swiss menyatakan kekecewaannya. Kelompok minoritas di Indonesia, seperti Ahmadiyah, Syiah, Baha'i dan Kristen. Mereka mendesak Pemerintah Indonesia untuk mengambil tindakan tegas terhadap mereya yang menindas dan melakukan tindak pidana hingga nyawa yang meregang dari kelompok-kelompok minoritas. 
"Tanggapan oleh pemerintah Indonesia atas isu-isu dan pelanggaran HAM yang dibahas dalam kajian ini adalah sangat mengecewakan, karena (jawaban) mereka sering hanya berisi penolakan dan menunjukkan kurangnya rasa hormat bagi korban dan hak-hak mereka," kata Wong Kai Shing, Direktur Eksekutif AHRC. Hal ini terungkap dalam laporan Situs Asian Human Rights Commission (23/5, AHRC-PRL-016-2012), yang sedang mengikuti kegiatan di Jenewa, Swiss, tanggal 23-26 Mei.

Marty Disindir Habis

Seperti disindir sejumlah media asing, Menlu RI Marty Natalegawa dianggap berbohong, ketika memimpin delegasi Indonesia mempertanggung-jawabkan tindakan diskriminatif Pemerintah Indonesia terhadap kaum Minoritas. Marty membantah sinyalemen kelambanan pemerintah Indonesia tentang perlindungan dan penghormatan terhadap kebebasan beragama."Pemerintah Indonesia menghormati semua agama sebagai sama." 
Media asing menganggap klaim Marty bertentangan dengan semua laporan lapangan, dan tidak bersesuaian dengan, misalnya, perda-perda diskriminatif di negeri ini.Sejumlah negara, termasuk Perancis, Jepang dan Selandia Baru, mengangkat situasi di Papua, yang mencakup kekerasan yang makin meluas, penangkapan sewenang-wenang dan penahanan, serta pembatasan sah terhadap kebebasan berekspresi dan berkumpul.Prancis menyebut secara langsung perihal kesulitan media asing memperoleh akses untuk masuk ke Papua. 
Sementara itu, AS dan Jerman mengangkat artikel 106 dan 110 KUHP yang digunakan mengkriminalkan para aktivis HAM di Papua.Natalegawa menyatakan bahwa bahwa semua pelaku pelanggaran HAM di Papua sedang bertanggung jawab di 'pengadilan yang transparan dan terbuka'. Sebaliknya, AHRC dan kelompok hak asasi mendokumentasikan kasus-kasus penyiksaan dan kekerasan yang tidak mendapat tanggapan yang memadai dari pemerintah Indonesia. 
"Penolakan terhadap sejumlah pelanggaran HAM oleh militer (dan Brimob) di provinsi Papua dengan alasan impunitas (kewajiban keamanan Negara) adalah tidak dapat dipertanggung-jawabkan," kata sindir Wong Kai Shing. "Respon Pemerintah Indonesia terhadap semua tindakan pelanggaran HAM amat mengecewakan. Sikap Pemerintah RI itu merupakan kemunduran besar bagi harapan mereka yang seharusnya mendapat perlindungan yang lebih baik dan menikmati hak asasi manusia di negeri ini," pungkas Wong Kai.
Sejumlah pihak menganjurkan Pemerintah Indonesia untuk melaksanakan rekomendasi Komisi HAM PBB atau Indonesia tidak mendapat tempat terhormat dalam pergaulan internasional. Kekecewaan atas laporan Pemerintah RI dapat berdampak ketidak-percayaan pada elbagai pbidang-bidang lainnya, dalam hubungan bilateral maupun multilateral. Ini lampu kuning untuk Pemerintahan SBY more.. kabarIndonesia

Read More

Apa saja yang menjadi Sorotan Negara Anggota PBB Pada Sidang UPR di PBB

Sidang Sesion UPR in UN

Pada Rabu, 23 Mei 2012, pukul 09.00–12.30 Waktu Jenewa atau pukul 14.00–16.30 WIB, Komite Universal Periodic Review (UPR), Dewan HAM PBB, menggelar proses review atas seberapa patuh Pemerintah Indonesia terhadap norma-norma perjanjian HAM internasional. Berikut ini adalah kicauan (twit/retwit) Human Rights Watch (HRW) Indonesia (@hrw_id) selama proses UPR itu berlangsung. Baca secara terbalik dari no. 155–1.

• Sekarang Natalegawa diberi kesempatan beri ‘concluding remark’ dan berterimakasih thd masukan dari floor
• Natalegawa bilang aparat2 tsb sudah diproses sesuai prosedur dan transparan, janji kasus2 tsb takkan terulang lagi di Papua
• Natalegawa bantah delegasi Jepang soal general impunity di Papua, memang ada “kasus2″ dimana TNI dan polisi “excessive” dalam tegakkan hukum
• Natalegawa bilang Indonesia akan tingkatkan ‘development approach’ di Papua juga mengatasi masalah keamanan
• Natalegawa bilang Indonesia akan tingkatkan pembangunan di Papua lewat UP4B serta bereskan bottleneck dalam otonomi Papua
• Natalegawa janji dia akan bekerja sama dgn negara2 dalam ruang PBB ini utk mengatasi soal kebebasan beragama di Indonesia
• Natalegawa jawab ada “bbrp insiden” dalam isu agama dan kebebasan berpendapat, Indonesia akan tetap tegakkan hukum dan hukum para pelaku
• Natalegawa giliran menjawab lagi, lagi2 soal kebebasan beragama dia jawab lagi, juga kebebasan berpendapat
• Norwegia singgung soal kebebasan agama dan sunat perempuan agar dilarang #UPRIndonesia
• Nicaragua minta Indonesia revisi KUHP dan masukkan HAM, tanya soal land reform di Indonesia
• New Zealand minta Indonesia didik polisi dan tentara di Papua soal HAM, review hukum2 soal agama, KUHP militer masukkan penyiksaan
• Belanda singgung kebebasan agama di Indonesia, minta Indonesia stop diskriminasi agama dan terima Special Rapporter on Freedom on Religion
• Nepal menyinggung masyarakat adat serta pendidikan HAM #UPRIndonesia
• Myanmar minta Indonesia perangi kemiskinan, ketimpangan sosial, terutama masyarakat adat #UPRIndonesia
• Mexico: Indonesia should give access for special rapporteurs, particularly in #Papua #UPRIndonesia
• Marocco minta Indonesia ratifikasi konvensi soal penghilangan paksa
• Mexico minta Indonesia undang Special Rapporter hingga masuk ke Papua #UPRIndonesia
• Maldives prihatin dgn illegal logging di Indonesia, tanya apa yg dilakukan utk hentikan tsb? #UPRIndonesia
• Malaysia minta Indonesia tingkatkan pendidikan HAM di kalangan aparat #UPRIndonesia
• Liechtenstein minta Indonesia tingkatkan upaya atasi domestic violence, singgung hukuman penjara terhadap anak2 #UPRIndonesia
• Kelewatan satu delegasi karena UNTV tak sorot kini giliran Lebanon
• Laos memuji Indonesia dalam penegakan HAM
• Kuwait minta Indonesia mengikuti semua instrumen HAM internasional serta implementasi soal perlindungan anak
• Kazakhtan diminta bicara namun delegasi mereka tak ada sehingga lanjut ke Kuwait, sesuai abjad
• Jordania minta framework HAM diteruskan dan perlindungan anak ditingkatkan #UPRIndonesia
• Itali: Interfaith dialogue hrs diadakan di Indonesia karena Itali prihatin atas serangan2 thdp kelompok Kristen di Indonesia. #UPRIndonesia
• Jepang prihatin dgn masalah intoleransi agama di Indonesia
• Jepang memuji rencana SBY utk bahas pelanggaran HAM zaman Soeharto, prihatin dgn pelanggaran HAM di Papua
• Itali puji interfaith dialogue di Indonesia, prihatin dgn kekerasan thd minoritas termasuk Kristen, minta update otonomi Papua
• Iraq memuji proses pendidikan HAM di Indonesia
• Iran minta Indonesia meneruskan pendidikan HAM, sediakan bantuan hukum kepada migrant worker, singgung juga indigenous people
• India memuji Indonesia dgn proses demokratisasi #UPRIndonesia
• Hungary: Indonesia should protect HRDs from intimidation and reprisals #UPRIndonesia
• Hungaria sebut AIHRC dan ICC agar masuk dalam program Indonesia. Lindungi HR defender dari intimidasi serta investigasi pelaku
• Yunani: Merekomendasi ratifikasi dua OPs CRC dan melindungi para pembela HAM. #UPRIndonesia
• Honduras memuji program “Indonesia Mengajar” dan minta Indonesia masukkan sex education ke sekolah2 utk hindari HIV, kehamilan
• Greece memuji Indonesia, ingin bisa sharing soal bagaimana Indonesia membuat banyak kemajuan #UPRIndonesia
• Natalegawa: Indonesia mengizinkan orang Ahmadiyah ibadah namun memang ada tantangan
• Natalegawa bilang Indonesia mengakui semua agama, ratusan jumlahnya, PNPS 1965 hanya soal perlindungan enam agama
• Natalegawa bilang sering ada salah pengertian bahwa Indonesia hanya mengakui 6 agama krn salah baca PNPS 1965
• Natalegawa bicara soal kebebasan agama, Indonesia hargai toleransi dan UUD hargai kebebasan agama
• Natalegawa komentar soal trafficking of persons – perempuan dan anak2, Indonesia perangi trafficking
• Giliran Natalegawa menjawab untuk kedua kali sesudah ronde kedua
• Germany minta pemerintah Indonesia bebaskan tapol Papua Filep Karma yang ditahan sejak 2004 di Abepura
• Germany minta Indonesia larang “genital mutilation” juga KUHP 106, 110 agar tidak di-misuse #UPRIndonesia
• Perancis bicara soal diskriminasi terhadap Ahmadiyah dan Papua, minta Indonesia hapus hukum2 yang diskriminatif
• Perancis soal human defender, minta Indonesia selidiki aparat keamanan yang langgar HAM, akses ke Papua harus dibuka
• Egypte bicara soal impunity, street children, minta Indonesia ratifikasi beberapa konvensi internasional,
• Denmark: Prihatin dgn isu kelompok agama minoritas di Indonesia terutama dgn adanya SKB 3 menteri yg tidak sesuai dgn standar HAM Intl. #UPR
• Equador bicara soal migrant worker, penghilangan paksa, minta Indonesia ratifikasi konvensi penyiksaan
• Denmark minta Indonesia lindungi minoritas agama, revisi KUHP 156a soal penistaan agama serta SKB 1968, PBM 2006 soal rumah ibadah
• Cuba bicara soal perlindungan utk perempuan dan anak serta orang disable, menurunkan angka kematian ibu anak
• China kesulitan eja nama Nata … uh … Natalege … Natalegawa
• Chili bicara soal Rome Statute serta ratifikasi Convention Against Torture dan undangan untuk Special Rapporteur
• Kanada: Indonesia harus menjamin perlindungan para aktivis yg menyampaikan aspirasi politiknya secara damai. #UPRIndonesia
• Kanada minta Indonesia bebaskan aktivis2 Papua yang ditahan karena nyatakan pendapat mereka
• Kanada minta Indonesia melindungkan minoritas agama termasuk Ahmadi, Bahai, Syiah, juga hukuman penodaan agama dicabut
• Kamboja puji Indonesia karena sering kerja sama di Asean
• Brazil calls on Indonesia to establish moratorium on executions, and work to abolish death penalty #UPRIndonesia
• Brunei bicara soal Asean Inter-Governmental Human RIghts Commission serta pendidikan wajib 9 tahun
• Brazil minta Indonesia perkuat hukum2 utk mempertahankan keragaman di Indonesia #UPRIndonesia
• Belarus concerned about trafficking in people in #Indonesia
• Belgia prihatin soal perlindungan kepada perempuan dan anak2 di Indonesia
• Belarus minta Indonesia perangi perdagangan manusia, hukuman dinaikkan kepada para pelaku, undang SR utk perempuan dan anak2
• Azerbaijan: Indonesia harus mempertahankan keragamannya (diversity). #UPRIndonesia
• Bangladesh: Menekankan pentingnya hak u/ kesehatan, perempuan, dan anak-anak. Serta perhatian lebih thdp isu toleransi agama #UPRIndonesia
• Bangladesh puji pendirian Forum Kerukunan Umat Beragama di Indonesia, Bangladesh punya tantangan sama #UPRIndonesia
• Bahrain minta Indonesia tetap lakukan upaya perlindungan terhadap hak perempuan
• Azerbaidjan minta negara2 lain sadar akan ukuran Indonesia luas sekali sehingga tantangan berat
• Austria: Meminta Indonesia ratifikasi konvensi perlindungan dari penghilangan paksa, OPCAT dan ICC. Serta menghentikan hukuman mati.
• Austria minta Indonesia hentikan hukuman mati dan lakukan moratorium thd eksekusi #UPRIndonesia
• Austria prihatin dgn kekerasan dan intimidasi thd minoritas2 agama a.l. Ahmadiyah, Hindu, Kristen #UPRIndonesia
• Australia minta Indonesia selidiki aparat2 keamanan yang terlibat pelanggaran HAM dan dihukum dgn adil
• Australia minta Indonesia lindungi kebebasan agama kaum minoritas #UPRIndonesia
• Argentina minta Indonesia atas impunity serta diskriminasi terhadap minoritas agama #UPRIndonesia
• Angola bicara soal protokol HAM #UPRIndonesia
• Aljazair minta Indonesia terus adakan dialog antar iman dan promosi toleransi antar agama #UPRIndonesia
• Vietnam bicara soal ‘education for all’ terutama perempuan, migrant worker, children, poor people #UPRIndonesia
• Venezuela bicara soal polisi dan tentara Indonesia perlu terus dididik HAM agar sadar harus lindungi kelompok2 tertindas
• Giliran Uzbekistan bicara soal kekerasan thd perempuan, impunity polisi dan militer
• Uruguay prihatin dgn pelanggaran hak anak, hukuman “corporal” thd anak2 harus dihapus
• Uruguay prihatin dgn “female genital mutilation” dan minta Indonesia hentikan praktek
• AS soal KUHP 106, 110 soal makar dilihat ulang krn ada orang2 di Indonesia dihukum krn menyatakan pendapat mereka tanpa kekerasan
• AS prihatin krn penyiksaan tak ada dalam kategori hukum terhadap aparat militer dan polisi
• Giliran Amerika Serikat, singgung soal Papua, prihatin dgn abuse oleh aparat militer dan polisi
• UK minta para pelaku kekerasan diproses secara hukum, agar hukuman mati agar dibubarkan di Indonesia #UPRIndonesia
• UK prihatin meningkatnya kekerasan di Papua juga kekerasan thd Ahmadiyah, Kristen, Syiah #UPRIndonesia
• Sekarang giliran United Kingdom #UPRIndonesia
• Natalegawa: aparat yg gunakan kekerasan excessive sudah diproses sesuai hukum, Kompolnas juga sudah didirikan #UPRIndonesia
• Natalegawa pendidikan HAM bagi polisi, tentara, jadi prioritas tertinggi di Indonesia, kurikulum HAM ada di sekolah2 aparat
• Natalegawa: Revisi KUHP masih berlanjut. (padahal revisi sudah dilakukan selama 30 tahun)
• Indonesia commits to invite Special Rapporteur on Freedom of Expression and Opinion – can he visit #Papua? #UPRIndonesia
• Natalegawa soal revisi KUHP, ada 766 pasal shg revisi perlu waktu #UPRIndonesia
• Natalegawa soal undangan kpd Special Rapporteur, Indonesia commit utk tetap bekerja sama dgn mekanisme UN akan undang tiga SR #UPRIndonesia
• Kini giliran Natalegawa menjawab beberapa pertanyaan dari floor #UPRIndonesia
• UEA minta Indonesia tingkatkan aparat keamanan hargai HAM #UPRIndonesia
• Ukraina bicara soal kebebasan beragama, minta Indonesia bersikap thd organisasi2 agama yg lakukan kekerasan #UPRIndonesia
• Turki minta Indonesia perangi impunity #UPRIndonesia
• Turki minta revisi KUHP agar Indonesia penuhi janjinya, hak perempuan, terus lakukan interfaith dialogue #UPRIndonesia
• Timur Leste bicara soal impunity aparat militer, penghilangan paksa, intoleransi agama, Indonesia perlu terus promosi kebebasan beragama
• Giliran Timor Leste bicara dalam bahasa Inggris #UPRIndonesia
• Thailand memuji Indonesia, minta perbaikan HR education, disability #UPRIndonesia
• Sweden: Indonesia must ratify OpCAT #UPR Indonesia
• Swiiss: Meminta Indonesia menyelesaikan isu intoleransi, LGBT, freedom of expression di Papua dan Papua Barat dan penyiksaan terhadap tahanan
• Swedia: Meminta Indonesia ratifikasi OPCAT melihat masih adanya ill treatment, torture, dan isu diskriminasi religous minority rights.
• Swiss bicara soal Papua, sambut baik dialog dgn Papua #UPRIndonesia singgung soal penyiksaan
• Swiss prihatin dgn diskriminasi thd minoritas etnik, agama, gender, rekomendasi Indonesia revisi hukum2 diskriminatif #UPRIndonesia
• Sudan: Mempertanyakan proses ratifikasi Konvensi perlindungan anak dan menunggu respon pemerintah Indonesia soal isu trafficking.
• Swedia: Penyelidikan harus dilakukan terhadap pelanggaran hak minoritas, dan pelanggar HAM harus dibawa ke pengadilan.
• Swedia minta Indonesia revisi berbagai hukum yg membatasi kebebasan agama #UPRIndonesia
• Swedia prihatin dgn menurunnya toleransi agama di Indonesia, kekerasan thd minoritas meningkat #UPRIndonesia
• Sudan bicara soal social cultural rights, pendidikan utk anak2 daerah terpencil, rekomendasi ratifikasi protokol #UPRIndonesia
• Srilanka mengakui multi-etnik, multi-agama, multi-culture, Indonesia pasti susah menegakkan HAM #UPRIndonesia
• Spanyol juga minta Indonesia tak diskriminasi LGBT, termasuk di Aceh yg memberlakukan ‘syariah Islam’ #UPRIndonesia
• Spanyol terjemahan cepat sekali dari bahasa Spanyol tentu, bicara soal KUHP, penyiksaan #UPRIndonesia
• Afrika Selatan singgung soal intoleransi, minta Indonesia lindungi minoritas agama di Indonesia sesuai Bandung Spirit #UPRIndonesia
• Afrika Selatan rights to education, target MDG, rekomendasi pendidikan utk orang miskin dan daerah terpencil
• Slovakia prihatin krn aparat polisi, militer, banyak belum diadili dalam kejahatan HAM #UPRIndonesia
• Slovenia puas dgn pendidikan HAM di Indonesia, juga ratifikasi berbagai konvensi HAM walau agak pelan thd Protokol Roma #UPRIndonesia
• Slovakia rekomendasi perlakuan hukum yang adil terhadap pekerja domestik #UPRIndonesia
• Slovakia rekomendasi sikap tegas thd kekerasan agama, perangi diskriminasi agama #UPRIndonesia
• Singapura, sbg tetangga Indonesia, lihat kemajuan Indonesia dalam demokrasi, keragaman di Indonesia #UPRIndonesia
• Senegal rekomendasi Indonesia perangi kemiskinan, pendidikan #UPRIndonesia
• Senegal bicara dlm bahasa Perancis. Welcome HR framework #UPRIndonesia. Gender equality. Protection of children.
• Saudi Arabia giliran ketujuh, bicara dalam bahasa Arab, soal kemiskinan, beasiswa utk murid yang miskin #UPRIndonesia
• Rusia minta Indonesia revisi KUHP, tetap perangi korupsi #UPRIndonesia
• Rusia giliran keenam, bicara dlm bahasa Inggris, suara berat
• Korea Selatan minta Indonesia terima semua Special Rapporteur utk bisa datang ke Indonesia #UPRIndonesia, singgung Papua
• Korea Selatan, giliran kelima, ingatkan soal KUHP serta penyiksaan oleh aparat keamanan harus masuk pengadilan biasa
• Qatar giliran keempat, mengingatkan UUD1945 yg commit kebebasan agama, ingatkan Indonesia pada komitmen tsb #UPRIndonesia
• Filipina: Indonesia sama2 promote migrant worker, dipotong krn waktu 2 menit lewat
• Filipina nyatakan Indonesia ‘strong partner’ Filipina maupun di Asean #UPRIndonesia
• Filipina giliran ketiga, appreciate komitmen Indonesia, welcome konsolidasi #UPRIndonesia
• Palestina giliran kedua, bicara dalam bahasa Arab, terjemahan pelan sekali, sulit didengar #UPRIndonesia
• Pakistan memuji Indonesia, rekomendasi tetap jalankan training dan pendidikan HAM #UPRIndonesia
• Tiap negara punya waktu 2 menit utk bertanya atau kasih rekomendasi. Mereka sudah siapkan teks utk dibaca #UPRIndonesia
• Pakistan negara pertama komentar #UPRIndonesia
• Natalegawa: Demokrasi bawa kebebasan tapi kaum ekstrimis juga eksploit demokrasi dgn intoleransi dan kekerasan #UPRIndonesia
• Natalegawa: Sbg negara mayoritas Muslim Indonesia jadi tuan rumah OIC utk membuat Islam compatible dgn demokrasi #UPRIndonesia
• Natalegawa: Elemen baru adalah didirikan pusat pelayanan keluhan masyarakat soal HAM #UPRIndonesia
• Natalegawa: Ketiga, bekerja sama dgn civil society dan media, termasuk mengundang tiga Special Rapporteur ke Indonesia #UPRIndonesia
• Natalegawa: Kedua, Indonesia menjalankan Rencana HAM termasuk 2011-2012
• Natalegawa: Pertama, pembuatan hukum dan ratifikasi berbagai konvensi HAM a.l. trafficking, migrant worker dst
• Natalegawa: Secara nasional Indonesia punya tiga bagian besar dalam penegakan HAM
• Natalegawa: Tantangan Indonesia banyak namun Indonesia tetap commit menjalankan demokrasi dan kebebasan sipil #UPRIndonesia
• Marty Natalegawa: Much is expected from us, from Indonesia’s democratic transformation, also “from our own people” #UPRIndonesia
• Panitia mempersilahkan Menlu Marty Natalegawa dari Indonesia utk menyampaikan laporan #UPRIndonesia http://www.unmultimedia.org/tv/webcast/index.html
• #UPRIndonesia dibuka persis pukul 9 Geneva. Kini mulai dibacakan dasar2 hukum review HAM
• UPRIndonesia sedang dipersiapkan, orang mulai masuk ruang sidang, bisa tonton lewat UN Webcast Channel 11 http://www.unmultimedia.org/tv/webcast/index.html
• Masing2 admin review akan dilakukan oleh tiga negara. Admin #UPRIndonesia dikawal Guatemala, Kyrgyzstan dan Botswana
• Tiap negara yg direview akan dapat pertanyaan dan rekomendasi dari negara2 lain #UPRIndonesia
• Bahrain, Ecuador, Tunisia, Morocco, Indonesia, Finland, UK, India, Brazil Philippines, Algeria, Poland, Netherlands, South Africa
• UPR ke-13 diadakan 21 Mei-4 Juni 2012 di Geneva dgn 14 negara sbg bahan review #UPRIndonesia

 Bila ada keperluan dgn @HRW Geneva, silah hubungi Philippe Dam (English, French): +41 76 413 35 36; damp@hrw.org #UPRIndonesia
Panelis: Rafendi Djamin (HRWG), Ifdhal Kasim (Komnas HAM), Yuniyanti Chuzaifah (Komnas Perempuan), Paul Mambrasar (Elsham Papua, Jayapura)

Read More

Group HAM untuk menyoroti Kondisi HAM Indonesia di PBB

Dalam ringkasan laporan 17-halaman yang disiapkan untuk pertemuan UNHRC:

Dalam empat tahun terakhir, telah terjadi serangkaian langkah mundur dalam pelaksanaan kewajiban negara untuk menghormati, memenuhi dan melindungi hak asasi manusia, terutama di kebebasan beragama, perlindungan pekerja migran dan tanggung jawab perusahaan dalam menghormati hak asasi manusia ".

Indonesia Flag

Perwakilan dari kelompok hak asasi manusia mengatakan mereka akan mendesak PBB Dewan Hak Asasi Manusia (UNHRC) untuk mengeluarkan rekomendasi memaksa pemerintah Indonesia untuk menjamin hak-hak kelompok minoritas agama.

Read More

Tarik Ulur Antara Polda Papua Dengan Pimpinan KNPB

Tetap ada pada agenda, demo tetap di lakukan tanggal 1 Mei 2012 Sebagai hari aneksasi bangsa papua ke dalam NKRI .

JAYAPURA,  Ketua Umum Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Buchtar Tabuni (Kiri) dan Juru Bicara KNPB Victor Yeimo (Kanan) saat melakukan jumpa pers kepada wartawan di Jayapura, Papua, Senin (30/4) soal demo menolak Integrasi Papua ke wilayah NKRI.

Walaupun Polda Papua telah melarang kegiatan demo damai yang akan dilakukan massa Komite Nasional Papua Barat (KNPB) pada 1 Mei 2012 namun pihak KNPB tetap ngotot untuk melakukan aksi demo damai menolak Integrasi Papua ke wilayah NKRI dengan membawa peralatan perang tradisionalnya, karena KNPB menganggap tanggal 1 Mei adalah hari aneksasi Papua kedalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bucthar mengatakan Pemerintah ilegal yang ada di atas tanah ini jangan pernah membatasi kegiatan pemilik bangsa ini, anda datang dari mana lalu melarang kegiatan kami, kami pemilih negeri apapun alasannya kami tetap pada reel, dan demo tatap di lakukan sebagai bentuk protes.

Read More

Perjuangan Bangsa Papua bersama Bangsa Skotlandia

Bangsa Papua dan bangsa Skotlandia sama-sama belum merasakan kemerdekaan yang karena penjajahan. Oleh karena itu, Tuan Benny Wenda bersama parlemen Skotlandia sepakat bahwa penentuan hak kemerdekaan sebuah bangsa tidak boleh ditentukan oleh bangsa lain.

Tuan Benny Wenda merasa terharu dengan dukungan politik parlemen Skotlandia yang akan memperjuangkan kemerdekaan Papua. Sebaliknya Tuan Benny Wenda juga akan memberikan dukungan kemerdekaan bagi bangsa Skotlandia.

Press Release dari Tuan Benny Wenda kepada seluruh dunia:

Press Release – West Papua Media Alerts

International Parliamentarians for West Papua (IPWP) will increase its global reach when there is a launch this Thursday in the Scottish Parliament. The event will see a number of Scottish MSPs publicly sign the West Papua declaration.

International Parliamentarians for West Papua (IPWP) will increase its global reach when there is a launch this Thursday in the Scottish Parliament.

Hosted by Aileen Campbell MSP, the event will see a number of Scottish MSPs publicly sign the West Papua declaration, supporting the right of the West Papuan people to have a vote on self-determination.

West Papua independence leader Benny Wenda will also be in attendance at the event.

Following on from launches in the UK Houses of Parliament, European Parliament and in Papua New Guinea, this event is another huge leap forward towards bringing justice to the people of West Papua.

Read More

Misi Mulia Tuan Benny Wenda

Setelah saudara-saudara satu bangsa satu jiwa (one people one soul) melihat sendiri bahwa Tuan Benny Wenda adalah satu-satunya pemimpin besar Papua yang tidak kenal lelah berjuang, maka sudah sewajarnya bila jutaan rakyat Papua menjadikan Tuan Benny Wenda sebagai idola.

Kehebatan Tuan Benny Wenda masih akan terus diuji di forum-forum internasional dan kematangan Tuan Benny Wenda dalam berpolitik akan membawa rakyat Papua dalam alam kemerdekaan yang dicita-citakan.
Itu adalah misi Mulia yang meupakan kewajiban dari Tuhan.

Namun Tuan Benny Wenda tidak akan berhasil tanpa dukungan rakyat Papua, oleh karena itu mulailah bergerak mendukung perjuangan Tuan Benny Wenda. Karena hanya dengan keselamatan bersama Tuan Benny Wenda, rakyat Papua akan benar-benar merdeka.

Janganlah mudah dibohongi oleh seluruh penghianat pendukung otonomi khusus yang sekarang menikmati uang berlimpah, sementara rakyat Papua menderita.

Tuan Benny Wenda membawa misi mulia untuk membebaskan rakyat Papua dari penderitaan.

Read More

Pemimpin Sejati Kemerdekaan Papua Barat

Di saat penghaianat Nicolaas Jouwe mengumumkan perdamaian dengan kolonial Indonesia, Tuan Benny Wenda mengambil langkah sebaliknya yaitu mengobarkan perang anti Indonesia dengan kehebatan diplomasinya.

Bahkan generasi muda Papua di Belanda yang kehilangan akal karena kebusukan Nicolaas Jouwe, saat ini semua tunduk dan patuh dalam perintah dan instruksi Tuan Benny Wenda.

Tentu hal ini diperlukan untuk merapatkan barisan perjuangan di Eropa. Kekuatan kharisma Tuan Benny Wenda telah mendorong pemuda-pemuda Papua di Belanda menjadikan Tuan Benny Wenda sebagai satu-satunya pemimpin sejati Papua.

Read More

West Papua Referendum Re-Demand, No UP4B

Papuan Protes

[Jayapura-Papua]– A total of 3000-s the mass of the West Papua National Committee [KNPB], Monday (20/2) in the morning, conduct demonstrations rejecting Unit to Accelerate Development of Papua and West Papua (UP4B).

They perform acts of Expo Waena long march towards the office in Kotaraja Papuan People’s Assembly, which is located about 10 kilometers. According KNPB, Papua issue should be resolved first is by way of referendum is one man one vote.

“So after a result like it or not, like it or not, both parties must agree to receive these results. Well, if the result the majority of people want to join the Republic of Indonesia, after it had done, and done what is called UP4B or election of Governor and Deputy Governor, “said Chairman I KNPB, Mako Tabuni the sidelines of demonstrations.

It is said, their demands will never change, before the referendum back in Papua. Homeland governments do not provide a new program, the decree or any unit to the people of Papua, Papua because people want is to re-determination referendum, not UP4B or governor elections.

Read More

MAKAR hanya papua, terus Daerah lain??? "TIDAK"

Kenyataan ini sulit diterima!

Setiap aksi rakyat papua dengan cara yang penuh damai dan bermartabat selalu di anggap tindakan MAKAR, ekspresi orang papua sesungguhnya bukanlah mengulingkan pemerintahan yang ada, perjuangan orang papua sesungguhnya berjuang hak politiknya dengan cara yang penuh bermartabat dan simpatik, tapi kenyataanya tidak demikian, setiap aksi dan ruang gerak aktivis rakyat papua selalu dianggap makar, separatis, OPM, GPK dan berbagai label lainnya.

Tapi Bagimana Daerah lain di Indonesia???
Coba kita simak kasus yang nyata-nyata MAKAR tapi tidak dilakukan tindakan apa-apa oleh negara ini!!

seperti'

Read More

Kenapa Rakyat Papua Menuntut Referendum?

---

Tuntutan rakyat Papua untuk memisahkann diri dari NKRI semakin nampak. Yang menjadi pertanyaan, kenapa orang Papua menuntut memisahkan diri, padahal dana Otsus sekian banyak bergulir ke Papua tiap tahunnya. Bukankah Otsus sudah “memerdekakan” orang Papua?

Dewan Adat Papua (DAP) bersama rakyat Papua pada tanggal 12 Agustus tahun 2005 pernah mengembalikan UU Otsus kepada pemerintah pusat melalui DPR Papua. Mereka berjalan sejauh 12KM dari Abepura sampai ke Jayapura dengan kekuataan massa 10.000 orang. Mereka kecewa, karena UU Otsus tidak member manfaat apa-apa.
Beberapa tahun kemudian tutuntan itu semakin nampak, bahkan lebih radikal lagi, dimana lembaga yang di bentuk negara juga ikut bersuara. Pada tanggal 28 Juni 2010 lalu massa Forum Demokrasi Rakyat Papua Bersatu (FORDEM) bersama rakyat Papua berjalan sejauh 12 KM dari Abepura ke Jayapura, tepatnya di kantor DPR Papua, mereka mengembalikan Otsus karena gagal, dan dan memilih opsi referendum sebagai solusi.

Read More