Bangsa Indonesia melebihi standar ganda di Papua Barat

Penulis: David Martin Mep (Anggota Parlemen Uni Eropa)

(Anggota Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament)

 Saya melihat bahwa di Majelis Umum PBB baru-baru ini Indonesia berada di garis depan mendukung upaya Palestina untuk menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Indonesia telah mendukung kasus Palestina sejak mereka mendeklarasikan kemerdekaan mereka. Tapi apa tentang nasib Papua Barat yang telah di bawah pemerintahan Indonesia selama setengah abad?

Papua Barat merupakan salah satu tempat yang paling luar biasa di Bumi: hutan hujan nya yang kedua saja, dalam ukuran, kepada mereka dari Amazon, mengandung spesies seperti burung surga dan kanguru pohon.

 Ini adalah rumah bagi masyarakat adat canggih yang kebudayaannya sudah berlangsung ribuan tahun. Ada lebih dari 250 suku, masing-masing dengan bahasa sendiri dan budaya. Semua ini sedang terancam oleh pendudukan Indonesia.

Papua Barat digunakan untuk menjadi bagian dari Hindia Belanda sampai setelah Perang Dunia II; Kekaisaran Belanda menjadi negara baru Indonesia. Pada 1 Desember 1961 Papua Barat, yang belum pernah menjadi bagian dari Indonesia, menyatakan kemerdekaan. Tentara Indonesia menyerbu tiga bulan kemudian.

 Meskipun masyarakat internasional mengintervensi pemerintah Barat, yang dipimpin oleh Amerika Serikat, memilih untuk menenangkan Indonesia dan menerima pendudukan keluar dari takut akan penyebaran Komunisme di Asia Tenggara. Sebuah pura-pura, referendum dicurangi terjadi pada tahun 1969 dan pendudukan tetap sejak itu.

 Sebuah 400.000 orang diperkirakan telah meninggal sebagai akibat dari pendudukan Indonesia dan penindasan. Banyak suku tanah telah diambil oleh negara dan diberikan kepada perusahaan nasional dan multi-nasional untuk pertambangan, penebangan dan ekstraksi minyak. Non-kekerasan yang layak telah dikriminalisasi dan siapa saja yang menyerukan kemerdekaan dipenjarakan

Tentunya sebagai konsekuensi logis dari dukungan untuk rakyat Palestina, Indonesia harus menunjukkan komitmennya untuk anti-kolonialisme dan mendukung hak kemerdekaan dan pengakuan kedaulatan rakyat Papua Barat. Jika Indonesia menyadari bahwa pendudukan Israel atas wilayah Palestina adalah negara penjajahan, maka Indonesia harus menyadari bahwa pendudukan Papua Barat oleh Indonesia sejak 1963 adalah juga keadaan penjajahan.

 Indonesia sebagai anggota PBB harus secara aktif berpartisipasi dalam mempromosikan dan menciptakan perdamaian dunia. Tapi, bagaimana dengan nasib rakyat Papua Barat? Telah lama sejak Indonesia dan masyarakat internasional memutuskan untuk berpaling dari penderitaan rakyat Papua Barat. Papua Barat terus menjadi korban dari kepentingan-kepentingan tertentu dari bahasa Indonesia kolonialisme dan kapitalisme global di tanah mereka.

 Sesuai dengan Resolusi Majelis Umum 1514, dan melalui Komite Dekolonisasi, Indonesia harus menyambut pernyataan Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki-Moon di Auckland, Selandia Baru, pada 7 September 2011, ketika ia menyatakan bahwa masalah Papua Barat harus akan dibahas lagi dalam Komite Dekolonisasi PBB.

 Menghormati hak asasi manusia dan kesetaraan adalah inti prinsip-prinsip Uni Eropa dan tindakan global yang mencakup memerangi diskriminasi dan pengucilan. Masyarakat adat di seluruh dunia terus menghadapi penolakan, marjinalisasi dan diskriminasi hak-hak mereka.

Kebutuhan untuk perlindungan dan promosi hak-hak masyarakat adat dan kemajuan situasi mereka diatur dalam Deklarasi tentang Hak-Hak Masyarakat Adat tahun 2007. Uni Eropa sangat mendukung resolusi mengadopsi Deklarasi untuk memajukan hak-hak dan menjamin kelanjutan pengembangan masyarakat adat di seluruh dunia. Uni Eropa menyambut baik konsensus internasional meningkat pada deklarasi.

Namun, mengadopsi deklarasi saja tidak cukup: mewujudkan hak-hak tetap menjadi tujuan kritis dan pelaksanaan Deklarasi tantangan asli. Indonesia harus mengambil tindakan dan menarik diri dari Papua Barat.

Published 21 okt2011 : http://www.blogmartinmep.eu/?p=178