Group HAM untuk menyoroti Kondisi HAM Indonesia di PBB

Dalam ringkasan laporan 17-halaman yang disiapkan untuk pertemuan UNHRC:

Dalam empat tahun terakhir, telah terjadi serangkaian langkah mundur dalam pelaksanaan kewajiban negara untuk menghormati, memenuhi dan melindungi hak asasi manusia, terutama di kebebasan beragama, perlindungan pekerja migran dan tanggung jawab perusahaan dalam menghormati hak asasi manusia ".

Indonesia Flag

Perwakilan dari kelompok hak asasi manusia mengatakan mereka akan mendesak PBB Dewan Hak Asasi Manusia (UNHRC) untuk mengeluarkan rekomendasi memaksa pemerintah Indonesia untuk menjamin hak-hak kelompok minoritas agama.

"Kami secara khusus akan membahas meningkatnya kekerasan terhadap kelompok agama minoritas sehingga manusia PBB hak tubuh dapat memutuskan rekomendasi konkrit bagi pemerintah Indonesia," Human Rights Working Group (HRWG) Rafendi Djamin direktur eksekutif mengatakan kepada The Jakarta Post dari Jenewa.Rafendi menambahkan bahwa delegasi LSM juga akan menyoroti kasus pembunuhan Munir aktivis hak Said Thalib menambahkan urgensi terhadap kebutuhan untuk menghapuskan impunitas.

Delegasi Indonesia untuk Tinjauan empat tahunan periodik yang UNHRC Universal terdiri dari pejabat pemerintah, perwakilan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Nasional Perlindungan dari Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dan Komisi Nasional Perlindungan Anak (KPAI ), serta anggota dari sejumlah kelompok hak asasi, termasuk HRWG dan kelompok hak asasi LGBT Arus Pelangi.

Rafendi mengatakan bahwa HRWG dan organisasi masyarakat sipil lainnya juga telah menyiapkan penilaian memberatkan hak asasi manusia di negara ini.

Dalam ringkasan laporan 17-halaman yang disiapkan untuk pertemuan UNHRC, 32 kelompok hak menyimpulkan bahwa "dalam empat tahun terakhir, telah terjadi serangkaian langkah mundur dalam pelaksanaan kewajiban negara untuk menghormati, memenuhi dan melindungi hak asasi manusia, terutama di kebebasan beragama, perlindungan pekerja migran dan tanggung jawab perusahaan dalam menghormati hak asasi manusia ".

Laporan lebih lanjut mengatakan bahwa kebebasan beragama telah mengalami kemunduran yang signifikan, seperti tercermin dalam serangan terhadap Ahmadiyah di Cikeusik, Banten, dan pelecehan konstan dari GKI Yasmin jemaat di Bogor, Jawa Barat."Situasi untuk agama minoritas secara signifikan telah memburuk sejak 2008," kata laporan itu, mengutip Human Rights Watch (HRW) data pada meningkatnya serangan terhadap kelompok agama minoritas nasional dari 135 insiden pada 2007 menjadi 216 di 2010 dan 184 serangan di beberapa pertama bulan tahun 2011.

Laporan tersebut menambahkan 30 kasus, termasuk penutupan terakhir dari 17 gereja di Aceh, dicatat oleh HRWG antara 1 Januari dan 7 Mei tahun ini.

Laporan ini juga menyoroti kekerasan terhadap perempuan, anak, buruh migran, masyarakat adat, migran, pengungsi dan pencari suaka, serta pengungsi internal.

Pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan 207 peraturan dianggap diskriminatif terhadap beberapa anggota masyarakat pada Agustus tahun lalu. Peraturan termasuk UU Pornografi 2008, keputusan tentang sunat perempuan yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan pada tahun 2010 dan lebih dari 200 peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, kata laporan itu.

Dalam laporan tersebut organisasi masyarakat sipil juga mendesak UNHRC untuk merekomendasikan bahwa pemerintah Indonesia menyelesaikan masa lalu pelanggaran HAM berat termasuk kerusuhan anti-Cina tahun 1998, penembakan Semanggi dan pembantaian Wasior dan Wamena di Papua.Secara terpisah, pengawas hak asasi manusia Setara Institute mengatakan bahwa pemerintah harus menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu atau akan dinyatakan bersalah oleh kelalaian oleh masyarakat internasional.

"Pemerintah sedang melakukan pelanggaran hak asasi manusia jika hal itu memungkinkan pelaku begitu banyak berjalan secara bebas. Oleh karena itu, harus segera mengambil tindakan untuk membawa para penjahat ke pengadilan untuk membuktikan kepada masyarakat internasional bahwa kita menghormati hak asasi manusia di negara ini, "kata ketua Setara Institute Hendardi.
Suorce: http://www.thejakartapost.com/news/